Arrmanatha Nilai Strategi Tarif Impor AS Lebih Bertujuan Tekan Pajak, Bukan Selamatkan Manufaktur

Pantau - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Christiawan Nasir menyatakan bahwa kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukanlah untuk membangkitkan sektor manufaktur atau mengurangi defisit perdagangan, melainkan untuk menggantikan pemasukan dari pajak penghasilan.

Menurut Arrmanatha, strategi ini tertuang dalam manifesto strategi perdagangan AS 2025 yang ditulis oleh tim dekat Trump, termasuk penasihat ekonomi Gedung Putih, Peter Navarro.

"Untuk mengganti pendapatan ini, salah satu targetnya adalah dengan import duties," kata Arrmanatha dalam acara The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.

Ia menambahkan bahwa pemangkasan jumlah pegawai pemerintahan oleh Trump di awal masa jabatannya menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari pajak penghasilan.

AS Raup Tambahan Rp 5,54 Kuadriliun per Tahun, WTO Diabaikan

Dengan kebijakan tarif impor lebih dari 10% terhadap puluhan negara, AS disebut berhasil meraih tambahan pendapatan sebesar US$ 330 miliar per tahun atau setara Rp 5,54 kuadriliun (kurs Rp16.800).

"Kalau kita hitung ini, bahwa Trump ini menerapkan 10% across the board buat semua negara, itu pendapatan tambahan US$ 330 miliar per tahun," jelas Arrmanatha.

Ia menilai kebijakan ini lebih bertujuan untuk mendukung konservatisme fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari pajak penghasilan.

Selain merugikan negara-negara mitra dagang, strategi tarif ini juga banyak melanggar aturan World Trade Organization (WTO).

Menurut Arrmanatha, negara-negara yang terdampak tarif tinggi akhirnya memilih bernegosiasi langsung dengan AS, menawarkan insentif tambahan yang justru menjadi keuntungan sepihak bagi Amerika.

"Yang ditawarkan oleh negara-negara ini, itu adalah bonus buat dia. Negara yang mau beli barang ini, barang itu dari Amerika itu bonus buat dia," ujarnya.

Padahal, lanjut Arrmanatha, negara-negara di dunia seharusnya bisa bersama-sama membawa persoalan ini ke WTO jika masih berkomitmen pada sistem perdagangan multilateral.