Pantau - Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengumumkan bahwa negaranya akan mulai memberlakukan Undang-Undang Wajib Militer secara penuh mulai tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 14 Juli 2025, dalam pidato resmi saat perayaan 32 tahun berdirinya Kepolisian Militer Nasional di sebuah pusat pelatihan di Provinsi Kampong Chhnang, wilayah tengah Kamboja.
Hun Manet menyatakan, "Mulai 2026 dan seterusnya, UU Wajib Militer akan diberlakukan," ungkapnya di hadapan para prajurit dan pejabat tinggi militer.
Ia menambahkan bahwa penerapan ini bertujuan untuk memperkuat kekuatan pertahanan nasional, "UU wajib militer akan membantu kita meningkatkan jumlah tentara, memperkuat angkatan bersenjata kita," ia mengungkapkan.
UU Sudah Berlaku Sejak 2006 tapi Belum Dijalankan
Undang-Undang Wajib Militer di Kamboja sebenarnya telah disahkan dan diberlakukan sejak 22 Desember 2006.
Namun, selama hampir dua dekade, implementasinya belum dilaksanakan secara nyata di lapangan.
Dengan kebijakan terbaru ini, Hun Manet menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun angkatan bersenjata yang kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Ketentuan dan Perubahan Durasi Wajib Militer
Berdasarkan UU tersebut, seluruh warga negara pria Kamboja berusia 18 hingga 30 tahun diwajibkan untuk mendaftar dalam program wajib militer.
Para peserta yang terdaftar sebelumnya diwajibkan menjalani masa dinas selama 18 bulan.
Namun, dalam pidatonya, Hun Manet juga mengumumkan rencana pemerintah untuk meningkatkan durasi wajib militer dari 18 bulan menjadi 24 bulan guna memperdalam pelatihan dan kesiapan tempur.
Kebijakan ini menandai langkah signifikan dalam reformasi militer Kamboja dan diperkirakan akan berdampak besar pada sektor pertahanan nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
