Pantau - Kanselir Jerman Friedrich Merz melontarkan kritik keras terhadap Israel atas serangan militer ke Qatar dan pelanggaran hukum internasional, serta membuka kemungkinan penerapan sanksi bersama Uni Eropa.
Serangan Israel Dinilai Langgar Kedaulatan Qatar
Dalam pernyataan resmi pada Rabu (10/9/2025), Merz menegaskan bahwa tindakan Israel di wilayah Qatar merupakan pelanggaran terhadap integritas teritorial dan hukum internasional.
"Ini adalah serangan militer oleh tentara Israel yang melanggar hukum internasional, melanggar integritas teritorial Qatar, sebuah negara yang lebih dari negara lain, telah berupaya memainkan peran mediasi dalam konflik ini dan sejauh ini telah sangat membantu", ujar Merz.
Jerman, menurut Merz, memiliki tanggung jawab historis terhadap keamanan Israel, namun hal itu tidak membatasi ruang untuk mengkritik kebijakan militer Israel, terutama dalam konflik di Gaza dan pembatasan bantuan kemanusiaan.
Buka Opsi Sanksi, Tolak Pengakuan Sepihak Palestina
Merz menyatakan bahwa pemerintah Jerman akan berdiskusi dengan mitra-mitra Uni Eropa terkait usulan sanksi terhadap Israel.
Sanksi tersebut termasuk terhadap menteri-menteri ekstremis, pemukim yang melakukan kekerasan, serta kemungkinan penangguhan sebagian perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Israel, sebagaimana diusulkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
"Mengenai sanksi, saya ingin terlebih dahulu menunggu diskusi internal di Dewan Eropa, serta diskusi di dalam pemerintahan koalisi kami. Kami di koalisi sepakat bahwa tindakan Israel tidak dapat diterima. Menteri luar negeri kami juga menegaskan kembali hal ini tadi malam. Ini adalah keyakinan bersama kami", jelas Merz.
Ia juga menyoroti kebijakan Israel yang menahan dana bea cukai milik Otoritas Palestina, yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik.
"Hal ini tidak terjadi saat ini karena pemerintah Israel menahan dana dari Otoritas Palestina yang wajib dibayarkan. Hal ini juga tidak dapat diterima", tambahnya.
Meski mendukung solusi dua negara, Merz menolak pengakuan sepihak atas kemerdekaan Palestina tanpa proses damai yang menyeluruh.
"Kami tidak akan bergabung dalam seruan untuk pengakuan negara Palestina yang merdeka saat ini. Kami juga tidak akan berpartisipasi dalam apa yang direncanakan di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena kami percaya bahwa waktunya belum tepat untuk pembentukan negara semacam itu. Beberapa prasyarat yang diperlukan masih belum terpenuhi", tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
