China: AS Telah Langgar Kesepakatan Satu China Pasca Jual Senjata ke Taiwan

Pantau.com - China telah mengajukan protes terhadap perwakilan diplomatik Amerika Serikat atas persetujuan yang terakhir dari penjualan senjata ke Taiwan. Hal itu disampaikan oleh Jubir Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang.

"Penjualan senjata AS ke Taiwan merupakan pelanggaran serius hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional. Ini melanggar kebijakan 'Satu-China' dan tiga komunike bersama AS-China. Ini juga merupakan gangguan serius dalam urusan dalam negeri China, yang merusak kedaulatannya dan kepentingan keamanannya. Kami menyatakan protes atas tindakan ini," kata Geng, dikutip dari Sputnik, Selasa (9/7/2019).

"China mendesak AS untuk" segera membatalkan rencana penjualan senjata dan menghentikan kontak militer dengan Taiwan untuk menghindari kerusakan pada hubungan bilateral dan stabilitas kami di dekat Selat Taiwan."

Baca juga: Upst... Taiwan Bikin China Kebakaran Jenggot Lagi

Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS mengumumkan pada hari Senin bahwa Departemen Luar Negeri AS telah menandatangani atas permintaan Taiwan untuk membeli lebih dari 100 tank M1A2T Abrams dan peralatan terkait.

Kesepakatan ini bernilai lebih dari USD2 miliar. AS juga setuju untuk menjual 250 rudal anti-pesawat Stinger ke Taiwan senilai sekitar USD224 juta.

Awal tahun ini, Taiwan meminta untuk membeli senjata canggih dari Washington, yang memicu reaksi keras di China. Amerika Serikat, bersama dengan banyak negara lain, tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat dan berpegang teguh pada kebijakan Satu China.

Baca juga: Pemimpin Taiwan Bakal Kunjungan ke AS, China Dibuat Meradang

Meskipun demikian, Washington telah menjaga hubungan informal dengan Taiwan dan membuat marah China dengan menyetujui penjualan senjata ke pulau itu.

Taiwan adalah negara kepulauan di dekat pantai selatan China yang telah diperintah secara independen dari daratan sejak 1949. Beijing memandang pulau itu sebagai provinsi, sementara Taiwan menyatakan bahwa ia adalah negara otonom, yang memiliki hubungan politik dan ekonomi dengan beberapa negara lain.