Pantau - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas melalui peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) serta pembangunan Zona Integritas (ZI) di seluruh unit kerja.
Fokus pada Hasil, Bukan Sekadar Administrasi
Kepala Biro SDMO Kemenpar, Antonio Wasono Imam Prakoso, menekankan bahwa komitmen ini mencakup upaya menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah menetapkan target capaian nilai RB tahun 2025 sebesar 90, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada di angka 86,31.
Antonio menyampaikan bahwa peningkatan nilai RB juga menjadi syarat penting untuk penyesuaian tunjangan kinerja aparatur di lingkungan kementerian.
"Reformasi birokrasi harus menjadi napas dalam setiap proses kerja kita", ungkapnya.
Menurutnya, keberhasilan birokrasi kini diukur dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari kelengkapan laporan.
"Keberhasilan birokrasi tidak lagi diukur dari tumpukan laporan yang rapi, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta kontribusinya terhadap agenda pembangunan nasional", tegasnya.
RB tahun 2025 diarahkan pada enam bidang prioritas nasional: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, ketahanan pangan, akses dan mutu layanan kesehatan, serta pendidikan.
Keenam bidang ini diposisikan sebagai kontribusi sektor pariwisata dalam mendorong pembangunan nasional.
Zona Integritas Diperkuat, Budaya Integritas Jadi Fokus
Kemenpar telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari berbagai bidang seperti Tata Kelola ASN, Pemerintahan Digital, Tatalaksana, Pelayanan Publik, Pengawasan, serta Peraturan dan Kebijakan Publik.
Tim ini ditugaskan menyusun rencana aksi yang terukur, inovatif, dan berdampak langsung pada kualitas layanan serta efektivitas tata kelola.
"Melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten dan terarah, Kemenpar menegaskan komitmennya untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, transparan, dan berintegritas dalam mendukung kemajuan pariwisata nasional", ujar Antonio.
Selain RB, Kemenpar juga memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Upaya ini didorong melalui lokakarya yang digelar secara hybrid di Jakarta.
Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, Kurleni Ukar, menegaskan bahwa pembangunan ZI bukan sekadar pemenuhan administratif.
"Keberhasilan Zona Integritas sangat ditentukan oleh perbaikan pola pikir dan pola kerja yang konsisten di setiap level organisasi", ungkapnya.
Kemenpar menargetkan 30 persen unit kerja dapat meraih predikat WBK dan WBBM pada tahun mendatang.
Saat ini, nilai Reformasi Birokrasi Kemenpar berada di angka 86,31 dengan kategori A-.
Strategi utama pembangunan ZI mencakup:
- Penguatan komitmen pimpinan dan jajaran untuk menjadikan integritas sebagai budaya organisasi
- Penyederhanaan prosedur kerja demi pelayanan yang efisien dan transparan
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui disiplin dan pengembangan kompetensi
- Pembentukan agen perubahan di setiap unit kerja
- Integrasi teknologi digital dan SPBE untuk akuntabilitas
Seluruh langkah diperkuat melalui sistem pengawasan berkelanjutan, termasuk pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan.
"Melalui strategi terintegrasi ini, Kemenpar berkomitmen menciptakan birokrasi yang adaptif, bersih, dan melayani, serta menjadi contoh nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintah", tutup Kurleni.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
