Pantau.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 terus digodok oleh elite-elite berkepentingan, sehingga menimbulkan kegaduhan politik.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, meminta kepada semua pihak untuk tidak lagi mengolah isu ini, karena Presiden Joko Widodo sudah tegas bersikap.
"Statement Presiden sudah diucapkan. Berarti sudah dapat dipahami, tidak usah diutak-atik," ujar Faldo kepada wartawan, Senin, 7 Maret 2022.
Faldo juga menegaskan, pernyataan Presiden jangan lagi diterjemahkan dengan berbagai versi. Presiden Jokowi, menurut Faldo, akan mengikuti konstitusi yang berlaku dan tidak akan melanggarnya.
"Saya kira tidak perlu dikembang-kembangkan lagi. Presiden sudah jelas bersikap. Jangan sampai ada yang bikin imajinasi, kaget sama imajinasinya, terus marah sama imajinasinya sendiri. Kan aneh," ucapnya.
Faldo menjelaskan, pernyataan Jokowi terkait penundaan Pemilu Serentak 2024 harus dilihat di kerangka kenegaraan, sesuai dengan Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 tentang pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
"Saya kira kita berada dalam sebuah konstruksi kenegaraan. Jadi, ini harus dilihat dalam kerangka kenegaraan. Jangan maunya Presiden, inginnya begini dan begitu dari elite-elite," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, menegaskan pemerintah tidak pernah membahas soal penundaan Pemilu 2024.
Justru, kata Mahfud, sudah dua kali Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet dan memerintahkan kepada jajarannya untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Di tubuh pemerintah sendiri sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden atau wakil presiden, baik 3 periode atau memperpanjang 1-2 tahun. Tidak ada sama sekali pembicaraan masalah penundaan pemilu dan masa jabatan tersebut," ujar Mahfud dalam keterangannya, Senin, 7 Maret 2022.
Baca selengkapnya Mahfud Md Ungkap Arahan Jokowi soal Pemilu 2024, Jelas Tidak Ada Penundaan!
Baca juga: Wacana Menunda Pemilu 2024 Dinilai sebagai Bentuk Pelecehan Konstitusi
rn- Penulis :
- Aries Setiawan
