Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

KPK Akan Selidiki Bupati PPU atas Dugaan Bagi-bagi Kaveling di IKN

Oleh Tim Pantau.com
SHARE   :

KPK Akan Selidiki Bupati PPU atas Dugaan Bagi-bagi Kaveling di IKN

Pantau.comWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata beberkan dugaan bagi-bagi kaveling di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Alex tegaskan KPK akan menyelidiki dugaan keterlibatan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud dalam hal ini.

"Sementara terkait kavling, saya nggak tahu apakah itu terkait dengan Bupati PPU itu juga bagi-bagi kavling. Tentu kalau ada info seperti itu nanti akan didalami penyidik, kepada siapa saja," kata Alex dalam konferensi persnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Jumat, 11 Maret 2022.

Alex mengatakan, informasi yang didapat baru sekadar rumor dan perlu dicari tahu fakta yang sebenarnya. 

"Tapi informasi itu saya baru tahu, baru rumor. Rumor itu harus dicari kebenarannya, seperti itu," katanya. Kita juga belum mendapat info terkait pengkavlingan tersebut. Saya sendiri juga belum dapat info dari staf," ucapnya.

Sebelumnya, Mulai tahun 2022, KPK bersama Kemendagri dan BPKP akan mengawasi bersama upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kaltim yang dilakukan dengan menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyampaikan bahwa Kaltim sudah menerapkan MCP dengan 8 area strategis di tata kelola daerah dan hasilnya cukup memuaskan.

"Dari tahun ke tahun nilai MCP semakin membaik. Untuk Pemprov Kaltim nilainya 54% pada 2020, tahun 2021 naik menjadi 82%. Sedangkan untuk rata-rata pemda se-Kaltim memang masih rendah yaitu 65%. Tertinggi kota Balikpapan 89% dan terendah kabupaten Mahakam Hulu 33%. Maklum masih baru,” kata Hadi.

Hadi juga bersyukur ketika Kaltim ditetapkan sebagai IKN. Mengingat selama bertahun-tahun APBD Kaltim hanya sekitar Rp15 triliun. Padahal luasnya kurang lebih sama dengan pulau Jawa.

"Saya tahu APBD 6 Pemda di provinsi Jawa kalau digabung bisa mencapai Rp600 triliun atau 60% APBD ada di Jawa. Sementara kami jauh di bawahnya. Insyaallah ketika kami ditetapkan sebagai IKN, pembangunan tidak lagi hanya berpusat di Jawa, tetapi Indonesia sentris," harap Hadi.

rn
Penulis :
Tim Pantau.com