Pantau - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, situasi demokrasi di Indonesia semakin ambruk selama 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
"Presiden Jokowi berperan besar menjadikan demokrasi ambruk dengan melakukan pembiaran terhadap berkembangnya wacana tiga periode di balik alasan demokrasi," ujar Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dalam keterangan tertulis, Kamis (20/10/2022).
Menurut Fatia, ambisi tiga periode dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Indonesia berada dalam tren autocratic legalism.
Fatia menjelaskan, meskipun presiden dipilih melalui mekanisme demokratis seperti Pemilu, tetapi selama periode kepemimpinannya, ia berusaha melakukan berbagai strategi untuk merusak konstitusi demokrasi.
"Beberapa opini publik menduga bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan dikonsolidasikan untuk melakukan amandemen konstitusi," tutur Fatia.
Bila peristiwa tersebut akan terjadi, lanjut Fatia, Indonesia tidak lagi menganut sistem negara hukum (rechtsstaat), melainkan menganut sistem negara kekuasaan (machtstaat).
Fatia memaparkan, suatu kekuasaan negara harus bersandar pada kehendak rakyat terbanyak. Menurutnya, rakyat memiliki otoritas untuk membatasi, mengubah, atau mencabut mandat kekuasaan.
"Wacana penundaan pemilu tidak hanya menyalahi konstitusi, namun hal ini juga jelas melanggar hak konstitusional," ucapnya.
Fatia menambahkan, dalam tiga tahun ini terus terjadi penyempitan ruang kebebasan sipil. Hal itu ditunjukkan dengan penggunaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk membungkam kritik yang tertuju pada penguasa.
"Presiden seperti merestui situasi yang terus memburuk. Represi terus-menerus dilanjutkan terhadap mereka yang kritis baik dalam ranah publik ataupun digital," tandasnya.
"Presiden Jokowi berperan besar menjadikan demokrasi ambruk dengan melakukan pembiaran terhadap berkembangnya wacana tiga periode di balik alasan demokrasi," ujar Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dalam keterangan tertulis, Kamis (20/10/2022).
Menurut Fatia, ambisi tiga periode dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Indonesia berada dalam tren autocratic legalism.
Fatia menjelaskan, meskipun presiden dipilih melalui mekanisme demokratis seperti Pemilu, tetapi selama periode kepemimpinannya, ia berusaha melakukan berbagai strategi untuk merusak konstitusi demokrasi.
"Beberapa opini publik menduga bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan dikonsolidasikan untuk melakukan amandemen konstitusi," tutur Fatia.
Bila peristiwa tersebut akan terjadi, lanjut Fatia, Indonesia tidak lagi menganut sistem negara hukum (rechtsstaat), melainkan menganut sistem negara kekuasaan (machtstaat).
Fatia memaparkan, suatu kekuasaan negara harus bersandar pada kehendak rakyat terbanyak. Menurutnya, rakyat memiliki otoritas untuk membatasi, mengubah, atau mencabut mandat kekuasaan.
"Wacana penundaan pemilu tidak hanya menyalahi konstitusi, namun hal ini juga jelas melanggar hak konstitusional," ucapnya.
Fatia menambahkan, dalam tiga tahun ini terus terjadi penyempitan ruang kebebasan sipil. Hal itu ditunjukkan dengan penggunaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk membungkam kritik yang tertuju pada penguasa.
"Presiden seperti merestui situasi yang terus memburuk. Represi terus-menerus dilanjutkan terhadap mereka yang kritis baik dalam ranah publik ataupun digital," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
