Pantau - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar, mengungkap ada partai politik yang terafiliasi dengan jaringan teroris. Partai tersebut coba mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024.
"Jadi memang benar kalau dibilang tidak ada tidak mungkin saya bilang tidak ada, tapi yang benar itu ada," kata Boy di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Ubah Strategi
Boy mengatakan partai politik itu sudah mengubah strategi, dari peluru ke kotak suara.
"Ini adalah salah satu siasat jaringan-jaringan yang terafiliasi termasuk kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dalam pesta demokrasi untuk masuk ke dalam pesta demokrasi kita," kata Boy.
Mantan Kapolda Banten itu menuturkan saat verifikasi, masyarakat meminta klarifikasi ke instansinya soal partai-partai tertentu yang pengurusnya terindikasi berafiliasi ke kelompok-kelompok jaringan teroris.
Namun, mereka tidak bisa membukanya kepada publik. Hanya memberikan masukan.
"Satu partai. Tapi saya lihat daftarnya tidak masuk," katanya.
Harus Waspada
Boy mengatakan semua pihak harus waspada. Jangan sampai di masa depan, mereka membentuk partai baru tetapi pengurusnya, background-nya, latar belakangnya adalah kelompok intoleran, radikal, dan teroris.
"Background-nya ya, pengurusnya ya. Belum lagi platform, asas partai tentu tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila," katanya.
Ia menegaskan partai politik itu terafiliasi jaringan teroris. Tapi mereka tidak lolos verifikasi. Sedangkan untuk partai-partai yang lolos, Boy memastikan mereka tidak tersangkut.
"Insya Allah yang lolos ini adalah sifatnya clear. Jadi yang berapa yang tidak lolos itu yang hari ini kami katakan ada indikasi," katanya.
Boy menambahkan di mata jaringan teroris lokal maupun global, hukum negara RI dianggap sebagai hukum dan produk kafir. Oleh karena itu, lanjut dia, mereka tidak suka dengan pesta demokrasi di Indonesia.
"Jadi kita harus waspada bersama untuk kita cegah jangan sampai masyarakat kita terbawa dengan alunan, kegiatan-kegiatan yang mereka bangun, oleh karena itu, menjadi bagian kita semua untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita," katanya.
"Jadi memang benar kalau dibilang tidak ada tidak mungkin saya bilang tidak ada, tapi yang benar itu ada," kata Boy di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Ubah Strategi
Boy mengatakan partai politik itu sudah mengubah strategi, dari peluru ke kotak suara.
"Ini adalah salah satu siasat jaringan-jaringan yang terafiliasi termasuk kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dalam pesta demokrasi untuk masuk ke dalam pesta demokrasi kita," kata Boy.
Mantan Kapolda Banten itu menuturkan saat verifikasi, masyarakat meminta klarifikasi ke instansinya soal partai-partai tertentu yang pengurusnya terindikasi berafiliasi ke kelompok-kelompok jaringan teroris.
Namun, mereka tidak bisa membukanya kepada publik. Hanya memberikan masukan.
"Satu partai. Tapi saya lihat daftarnya tidak masuk," katanya.
Harus Waspada
Boy mengatakan semua pihak harus waspada. Jangan sampai di masa depan, mereka membentuk partai baru tetapi pengurusnya, background-nya, latar belakangnya adalah kelompok intoleran, radikal, dan teroris.
"Background-nya ya, pengurusnya ya. Belum lagi platform, asas partai tentu tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila," katanya.
Ia menegaskan partai politik itu terafiliasi jaringan teroris. Tapi mereka tidak lolos verifikasi. Sedangkan untuk partai-partai yang lolos, Boy memastikan mereka tidak tersangkut.
"Insya Allah yang lolos ini adalah sifatnya clear. Jadi yang berapa yang tidak lolos itu yang hari ini kami katakan ada indikasi," katanya.
Boy menambahkan di mata jaringan teroris lokal maupun global, hukum negara RI dianggap sebagai hukum dan produk kafir. Oleh karena itu, lanjut dia, mereka tidak suka dengan pesta demokrasi di Indonesia.
"Jadi kita harus waspada bersama untuk kita cegah jangan sampai masyarakat kita terbawa dengan alunan, kegiatan-kegiatan yang mereka bangun, oleh karena itu, menjadi bagian kita semua untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita," katanya.
- Penulis :
- Syahrul Ansyari
