Pantau - Muncul dugaan anggaran kosong dalam APBD DKI Jakarta 2023. Tudingan itu mencuat saat Komisi C DPRD dKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI pada Selasa (9/5/2023).
Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus buka suara soal keberadaan anggaran tersebut. Ia mengatakan akan menyisir kembali dokumen anggaran tersebut.
"Ya kita sisir kembali, kan ada mekanisme perubahan," kata Joko kepada wartawan, Jumat (12/5/2023).
Joko mengaku heran mengapa dewan baru mempertanyakan keberadaan anggaran itu saat APBD 2023 telah disetujui. Dia mengatakan bahwa proses perencanaan dilakukan TAPD bersama DPRD DKI.
"Proses penganggaran itu kan dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu kan juga melibatkan DPRD. DPRD sebenarnya juga musti harus mengerti dong, bahwa beliau-beliau yang bahas. Dan kalau sekarang mereka mempertanyakan, justru saya mempertanyakan. Kenapa beliau mempertanyakannya baru sekarang?" ujarnya.
Namun, perbaikan anggaran bisa diupayakan dalam APBD Perubahan 2023 yang pembahasannya tengah berlangsung.
"Ya kan kita lagi bahas, kita ada pergeseran, ada perubahan, kita lakukan perbaikan lah itu sekarang," jelasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Andyka mengaku telah memeriksa dokumen anggaran tahun ini. Ia mendapati sejumlah anggaran dengan angka yang sama dengan APBD 2022.
"Saya agak bingung, dari tahun ke tahun begini modelnya, seolah-olah cuma dipindahin. Bahkan, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan totalnya jumlahnya sama. Ini copy paste," kata Andyka dalam rapat tersebut.
"Apakah tidak ada prediksi ke depan, apakah tidak melakukan analitik bahwa ke depan akan seperti ini, ini bikin saya agak bingung kenapa sama," sambungnya.
Selain itu, Andyka juga mengaku menemukan anggaran kosong yang tercantum dalam dokumen APBD. Berdasarkan penjelasan Kepala BPKD DKI Jakarta, Michael Rolandi, Andyka menyebut adanya anggaran kosong agar total pendapatan seimbang dengan belanja daerah.
"Yang saya bilang copy paste 2022 dimasukkan ke 2023 padahal isinya enggak ada, uangnya nggak ada, potensi pendapatan dari sana enggak ada. Tapi diisi pendapatan, kenapa? Karena belanjanya yang begitu banyak," kata Andyka.
"Sehingga seolah-olah untuk mengakomodir supaya bisa tercover belanja, ada lah anggaran yang menurut bahasanya teman-temam SKPD 'kosong' gitu ya. Ada anggarannya tapi isinya enggak ada. Nah ini sangat kita sayangkan ya totalnya sampai Rp 7 triliun ini totalnya," tambahnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus buka suara soal keberadaan anggaran tersebut. Ia mengatakan akan menyisir kembali dokumen anggaran tersebut.
"Ya kita sisir kembali, kan ada mekanisme perubahan," kata Joko kepada wartawan, Jumat (12/5/2023).
Joko mengaku heran mengapa dewan baru mempertanyakan keberadaan anggaran itu saat APBD 2023 telah disetujui. Dia mengatakan bahwa proses perencanaan dilakukan TAPD bersama DPRD DKI.
"Proses penganggaran itu kan dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu kan juga melibatkan DPRD. DPRD sebenarnya juga musti harus mengerti dong, bahwa beliau-beliau yang bahas. Dan kalau sekarang mereka mempertanyakan, justru saya mempertanyakan. Kenapa beliau mempertanyakannya baru sekarang?" ujarnya.
Namun, perbaikan anggaran bisa diupayakan dalam APBD Perubahan 2023 yang pembahasannya tengah berlangsung.
"Ya kan kita lagi bahas, kita ada pergeseran, ada perubahan, kita lakukan perbaikan lah itu sekarang," jelasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Andyka mengaku telah memeriksa dokumen anggaran tahun ini. Ia mendapati sejumlah anggaran dengan angka yang sama dengan APBD 2022.
"Saya agak bingung, dari tahun ke tahun begini modelnya, seolah-olah cuma dipindahin. Bahkan, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan totalnya jumlahnya sama. Ini copy paste," kata Andyka dalam rapat tersebut.
"Apakah tidak ada prediksi ke depan, apakah tidak melakukan analitik bahwa ke depan akan seperti ini, ini bikin saya agak bingung kenapa sama," sambungnya.
Selain itu, Andyka juga mengaku menemukan anggaran kosong yang tercantum dalam dokumen APBD. Berdasarkan penjelasan Kepala BPKD DKI Jakarta, Michael Rolandi, Andyka menyebut adanya anggaran kosong agar total pendapatan seimbang dengan belanja daerah.
"Yang saya bilang copy paste 2022 dimasukkan ke 2023 padahal isinya enggak ada, uangnya nggak ada, potensi pendapatan dari sana enggak ada. Tapi diisi pendapatan, kenapa? Karena belanjanya yang begitu banyak," kata Andyka.
"Sehingga seolah-olah untuk mengakomodir supaya bisa tercover belanja, ada lah anggaran yang menurut bahasanya teman-temam SKPD 'kosong' gitu ya. Ada anggarannya tapi isinya enggak ada. Nah ini sangat kita sayangkan ya totalnya sampai Rp 7 triliun ini totalnya," tambahnya.
- Penulis :
- renalyaarifin
