Pantau – Wakil Presiden Indonesia Ke-10 dan Ke-12, Jusuf Kalla mengatakan pihaknya membantah anggapan dirinya tidak setuju soal pembangunan jalan berbayar atau tol dan jalan nasional di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Yang mengatakan lebih banyak itu bukan saya, Anies (Anies Baswedan). Saya hanya mengatakan kita dukung dan perlu jalan tol, perlu penting. Perlu ada keseimbangan, keadilan untuk masyarakat. Bahwa di samping jalan tol berjalan terus, tapi ada anggaran pelihara jalan yang rusak," kata Jusuf Kalla di temui di acara ground breaking kampus Universitas Paramadina di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).
Pria kerap disapa JK mengaku pihaknya mendorong pembangunan jalan tol dan jalan nasional harus seimbang. Karena Presiden Joko widodo sudah menyaksikan begitu banyak jalan rusak yang ada Indonesia.
"Baik yang bisa bayar, baik yang untuk masyarakat semua bisa jalan. Untuk masyarakat, dan itu pembicaraan Pak Jokowi sendiri menyaksikan banyak jalan rusak di Indonesia, bukan saya. Dan data itu BPS. Bagaimana nanti siapa pun harus ada keseimbangannya," ujarnya.
Menurut JK, mengenai anggaran pembangunan tol berasal dari swasta, sehingga pemerintah pusat seharusnya tetap fokus pada pembangunan jalan nasional yang gratis.
“Jadi anggaran, anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor, oleh swasta. Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar. Kenapa rusak begitu besar, menurut BPS,” tuturnya.
Selain itu, kata JK, menyinggung jalan rusak di daerah yang belakangan menjadi pembicaraan publik. Hal ini menjadi tonggak bagi pemerintah untuk kembali fokus memberikan anggaran terhadap perbaikan jalan nasional.
“Pemerintah sekarang mulai kasih dana. Terima kasih pada yang bikin video itu. Itu yang menggerakkan. Jadi bukan hanya jalan bayar yang diwartakan, tapi juga jalan jelek, jadi 1 anak bisa mengubah pikiran rakyat Indonesia,” ucapnya.
JK mengaku pihaknya enggan disebut tidak setuju dengan pembangunan jalan tol. Dia hanya meminta agar pembangunan jalan tol dan jalan nasional bisa seimbang.
"Satu lagi, saya dibilang nggak setuju jalan tol, nggak benar. Saya bilang kan kita punya tol lebih banyak tetapi seimbangkan dengan jalan biasa. Jangan tol dibangun jalan biasa terlupakan,” tandasnya.
Seperti diketahui, polemik perbandingan pembangunan jalan tol dan jalan biasa sempat disampaikan oleh bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, yang menyinggung data pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Anies menilai Jokowi kalah banyak dalam pembangunan jalan nasional yang merupakan jalan gratis bagi masyarakat selama menjabat 9 tahun ini dibandingkan pencapaian SBY sebelumnya.
Anies bilang Jokowi hanya mampu unggul membangun jalan berbayar alias jalan tol, padahal yang lebih banyak dibutuhkan masyarakat untuk pemerataan ekonomi adalah jalan nasional yang gratis untuk dilewati masyarakat.
"Yang mengatakan lebih banyak itu bukan saya, Anies (Anies Baswedan). Saya hanya mengatakan kita dukung dan perlu jalan tol, perlu penting. Perlu ada keseimbangan, keadilan untuk masyarakat. Bahwa di samping jalan tol berjalan terus, tapi ada anggaran pelihara jalan yang rusak," kata Jusuf Kalla di temui di acara ground breaking kampus Universitas Paramadina di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).
Pria kerap disapa JK mengaku pihaknya mendorong pembangunan jalan tol dan jalan nasional harus seimbang. Karena Presiden Joko widodo sudah menyaksikan begitu banyak jalan rusak yang ada Indonesia.
"Baik yang bisa bayar, baik yang untuk masyarakat semua bisa jalan. Untuk masyarakat, dan itu pembicaraan Pak Jokowi sendiri menyaksikan banyak jalan rusak di Indonesia, bukan saya. Dan data itu BPS. Bagaimana nanti siapa pun harus ada keseimbangannya," ujarnya.
Menurut JK, mengenai anggaran pembangunan tol berasal dari swasta, sehingga pemerintah pusat seharusnya tetap fokus pada pembangunan jalan nasional yang gratis.
“Jadi anggaran, anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor, oleh swasta. Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar. Kenapa rusak begitu besar, menurut BPS,” tuturnya.
Selain itu, kata JK, menyinggung jalan rusak di daerah yang belakangan menjadi pembicaraan publik. Hal ini menjadi tonggak bagi pemerintah untuk kembali fokus memberikan anggaran terhadap perbaikan jalan nasional.
“Pemerintah sekarang mulai kasih dana. Terima kasih pada yang bikin video itu. Itu yang menggerakkan. Jadi bukan hanya jalan bayar yang diwartakan, tapi juga jalan jelek, jadi 1 anak bisa mengubah pikiran rakyat Indonesia,” ucapnya.
JK mengaku pihaknya enggan disebut tidak setuju dengan pembangunan jalan tol. Dia hanya meminta agar pembangunan jalan tol dan jalan nasional bisa seimbang.
"Satu lagi, saya dibilang nggak setuju jalan tol, nggak benar. Saya bilang kan kita punya tol lebih banyak tetapi seimbangkan dengan jalan biasa. Jangan tol dibangun jalan biasa terlupakan,” tandasnya.
Seperti diketahui, polemik perbandingan pembangunan jalan tol dan jalan biasa sempat disampaikan oleh bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, yang menyinggung data pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Anies menilai Jokowi kalah banyak dalam pembangunan jalan nasional yang merupakan jalan gratis bagi masyarakat selama menjabat 9 tahun ini dibandingkan pencapaian SBY sebelumnya.
Anies bilang Jokowi hanya mampu unggul membangun jalan berbayar alias jalan tol, padahal yang lebih banyak dibutuhkan masyarakat untuk pemerataan ekonomi adalah jalan nasional yang gratis untuk dilewati masyarakat.
#Anies Baswedan#jusuf kalla#Presiden Joko Widodo#Jalan Berbayar#Wakil Presiden Indonesia Ke-10 dan Ke-12
- Penulis :
- Yohanes Abimanyu
