Pantau - Fraksi PAN menilai, pengembalian sistem Pemilu kepada proporsional tertutup atau coblos partai membuat pesta demokrasi menjadi tidak menarik.
Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menyatakan, Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk rakyat yang harus dibuka seluas-luasnya.
"Demokrasi adalah pesta rakyat, jadi kalau sistemnya itu tertutup, pestanya ya tertutup. Tidak begitu menarik!" tegas Saleh dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/5/2023).
Baca Juga: Delapan Fraksi DPR Tegaskan Kembali Komitmen Tolak Pemilu Tertutup
Ia mengemukakan, sistem Pemilu dengan proporsional terbuka sesungguhnya adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008 silam.
Saleh menjelaskan, karena putusan dari MK bersifat final dan mengikat, maka semestinya tidak boleh ada lagi upaya gugatan hukum atas putusan tersebut.
"Kalau ada orang yang menguji lagi, ya nggak layak ujian lagi, kan udah lulus kemarin. Ini kan sudah menyalahi final dan mengikat tadi," jelasnya.
Jika Pemilu dikembalikan ke sistem tertutup, Saleh mempertanyakan, bagaimana status dari para anggota DPR yang saat ini duduk di kursi parlemen.
Baca Juga: Isu Sistem Pemilu Tertutup, Anggota DPR Ancam Cabut Kewenangan MK dan Kurangi Anggaran
Pasalnya, mereka adalah orang-orang yang terpilih dari sistem Pemilu terbuka. Oleh karena itu, menurutnya, hal tersebut akan menimbulkan kekacauan hukum.
"Apakah kita ini tidak sah? Karena kami kan pakainya sistem terbuka. Mestinya kalau yang ini terbuka dan sudah sah, mestinya yang akan datang harus terbuka juga," tandasnya.
Fraksi PAN menjadi salah satu dari delapan fraksi yang menolak pengembalian Pemilu sistem tertutup. Kedelapan fraksi ini kembali menyatakan sikap terkait isu tersebut.
Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menyatakan, Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk rakyat yang harus dibuka seluas-luasnya.
"Demokrasi adalah pesta rakyat, jadi kalau sistemnya itu tertutup, pestanya ya tertutup. Tidak begitu menarik!" tegas Saleh dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/5/2023).
Baca Juga: Delapan Fraksi DPR Tegaskan Kembali Komitmen Tolak Pemilu Tertutup
Ia mengemukakan, sistem Pemilu dengan proporsional terbuka sesungguhnya adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008 silam.
Saleh menjelaskan, karena putusan dari MK bersifat final dan mengikat, maka semestinya tidak boleh ada lagi upaya gugatan hukum atas putusan tersebut.
"Kalau ada orang yang menguji lagi, ya nggak layak ujian lagi, kan udah lulus kemarin. Ini kan sudah menyalahi final dan mengikat tadi," jelasnya.
Jika Pemilu dikembalikan ke sistem tertutup, Saleh mempertanyakan, bagaimana status dari para anggota DPR yang saat ini duduk di kursi parlemen.
Baca Juga: Isu Sistem Pemilu Tertutup, Anggota DPR Ancam Cabut Kewenangan MK dan Kurangi Anggaran
Pasalnya, mereka adalah orang-orang yang terpilih dari sistem Pemilu terbuka. Oleh karena itu, menurutnya, hal tersebut akan menimbulkan kekacauan hukum.
"Apakah kita ini tidak sah? Karena kami kan pakainya sistem terbuka. Mestinya kalau yang ini terbuka dan sudah sah, mestinya yang akan datang harus terbuka juga," tandasnya.
Fraksi PAN menjadi salah satu dari delapan fraksi yang menolak pengembalian Pemilu sistem tertutup. Kedelapan fraksi ini kembali menyatakan sikap terkait isu tersebut.
- Penulis :
- Aditya Andreas
