Pantau – Komisi II DPR RI mendukung Menko Marivens Luhut Binsar Pandjaitan soal proyek Ibu Kota Negara (IKN) untuk diawasi oleh tenaga asing. Hal itu tidak melanggar larangan yang ada di dalam Undang-Undang.
“Menurut saya tidak ada masalah dan aturan per Undang-Undangan juga tidak melarang untuk mempergunakan tenaga asing,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (10/6/2023).
Junimart mengatakan tugas dan kewajiban pemerintah untuk mengawal proyek IKN secara tuntas dan berkualitas. Menurutnya, langkah Pemerintah mengundang tenaga kerja asing yang punya keahlian khusus juga harus didukung.
“Pembangunan di IKN adalah tugas dan kewajiban Pemerintah untuk mewujudkannya dengan prinsip pembangunan berkualitas khususnya untuk Istana Negara yang kokoh. Mengenai tenaga kerja asing (yang punya keahlian khusus), kita harus mendukung pemerintah, termasuk mengundang para investor asing ke IKN ini,” tuturnya.
Dikatakan Junimart, pihaknya memastikan tanggal 17 Agustus 2024, Hari Kemerdekaan Indonesia, akan dirayakan di IKN.
“Yang pokok DPR wajib secara ketat melakukan fungsi Pengawasan untuk pembangunan di IKN dan memastikan (sesuai hasil keputusan kami di Pansus IKN yang saya sebagai salah datu Pimpinannya) bahwa tanggal 17 Agustus 2024 upacara Hari Kemerdekaan sudah dilakukan di sana,” jelasnya.
Selain itu, kata Junimart, pihaknya meyakini Luhut pastinya sudah membuat kajian matang terkait melibatkan tenaga kerja asing sebagai pengawas proyek IKN.
“Pak LBP dengan timnya pasti sudah membuat kajian matang, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mempergunakan orang asing sebagai tenaga kerja pengawas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebagai Ketua Percepatan IKN, Luhut lapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengawas pembangunan IKN dari warga negara asing atau bule.
“Saya melapor Bapak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi, jangan nanti, Presiden itu, (pekerjaan) jadi, tapi kualitasnya tidak bagus,” kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).
“Menurut saya tidak ada masalah dan aturan per Undang-Undangan juga tidak melarang untuk mempergunakan tenaga asing,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (10/6/2023).
Junimart mengatakan tugas dan kewajiban pemerintah untuk mengawal proyek IKN secara tuntas dan berkualitas. Menurutnya, langkah Pemerintah mengundang tenaga kerja asing yang punya keahlian khusus juga harus didukung.
“Pembangunan di IKN adalah tugas dan kewajiban Pemerintah untuk mewujudkannya dengan prinsip pembangunan berkualitas khususnya untuk Istana Negara yang kokoh. Mengenai tenaga kerja asing (yang punya keahlian khusus), kita harus mendukung pemerintah, termasuk mengundang para investor asing ke IKN ini,” tuturnya.
Dikatakan Junimart, pihaknya memastikan tanggal 17 Agustus 2024, Hari Kemerdekaan Indonesia, akan dirayakan di IKN.
“Yang pokok DPR wajib secara ketat melakukan fungsi Pengawasan untuk pembangunan di IKN dan memastikan (sesuai hasil keputusan kami di Pansus IKN yang saya sebagai salah datu Pimpinannya) bahwa tanggal 17 Agustus 2024 upacara Hari Kemerdekaan sudah dilakukan di sana,” jelasnya.
Selain itu, kata Junimart, pihaknya meyakini Luhut pastinya sudah membuat kajian matang terkait melibatkan tenaga kerja asing sebagai pengawas proyek IKN.
“Pak LBP dengan timnya pasti sudah membuat kajian matang, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mempergunakan orang asing sebagai tenaga kerja pengawas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebagai Ketua Percepatan IKN, Luhut lapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengawas pembangunan IKN dari warga negara asing atau bule.
“Saya melapor Bapak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi, jangan nanti, Presiden itu, (pekerjaan) jadi, tapi kualitasnya tidak bagus,” kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).
- Penulis :
- Yohanes Abimanyu
# In Article
