Pantau - Fraksi PKS dan Demokrat menegaskan menolak RUU Kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam rapat kerja (Raker) antara Komisi IX DPR RI dan pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RUU Kesehatan, Senin (19/6/2023).
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Aliyah Mustika Ilham memaparkan, pihaknya menolak adanya upaya liberalisasi di sektor kesehatan.
Menurutnya, peningkatan investasi di sektor kesehatan tidak harus berorientasi kepada perekonomian semata. Melainkan, bagaimana mewujudkan pemerataan akses kesehatan di seluruh Indonesia.
Selain itu, ia juga mengkritisi terkait pembentukan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tidak menggandeng partisipasi publik secara luas. Hal ini, lanjutnya, menimbulkan gejolak penolakan di publik.
"Berdasarkan catatan penting di atas, maka Fraksi Partai Demokrat menolak Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan diteruskan untuk menjadi Undang-Undang," tegas Aliyah.
Senada dengan Fraksi Partai Demokrat, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani juga menyoroti masalah pemerataan distribusi tenaga kesehatan, terutama di Indonesia Timur.
Selain itu, ia juga berpendapat, pembahasan RUU Kesehatan terlalu terburu-buru. Apalagi, RUU Kesehatan ini menggunakan metode Omnibus Law dengan menggabungkan sejumlah UU lainnya.
Netty turut mengkritik, banyaknya peraturan dalam RUU Kesehatan yang dikembalikan pada Peraturan Pemerintah (PP). Menurutnya, hal ini menjadi bentuk sentralisasi pengaturan negara yang kurang baik.
"Fraksi PKS menginginkan terwujudnya kerja mudah, sehat murah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga aturan yang dihadirkan harus berpihak kepada masyarakat luas, bukan pada para pemilik modal," tegas Netty.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Aliyah Mustika Ilham memaparkan, pihaknya menolak adanya upaya liberalisasi di sektor kesehatan.
Menurutnya, peningkatan investasi di sektor kesehatan tidak harus berorientasi kepada perekonomian semata. Melainkan, bagaimana mewujudkan pemerataan akses kesehatan di seluruh Indonesia.
Selain itu, ia juga mengkritisi terkait pembentukan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tidak menggandeng partisipasi publik secara luas. Hal ini, lanjutnya, menimbulkan gejolak penolakan di publik.
"Berdasarkan catatan penting di atas, maka Fraksi Partai Demokrat menolak Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan diteruskan untuk menjadi Undang-Undang," tegas Aliyah.
Senada dengan Fraksi Partai Demokrat, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani juga menyoroti masalah pemerataan distribusi tenaga kesehatan, terutama di Indonesia Timur.
Selain itu, ia juga berpendapat, pembahasan RUU Kesehatan terlalu terburu-buru. Apalagi, RUU Kesehatan ini menggunakan metode Omnibus Law dengan menggabungkan sejumlah UU lainnya.
Netty turut mengkritik, banyaknya peraturan dalam RUU Kesehatan yang dikembalikan pada Peraturan Pemerintah (PP). Menurutnya, hal ini menjadi bentuk sentralisasi pengaturan negara yang kurang baik.
"Fraksi PKS menginginkan terwujudnya kerja mudah, sehat murah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga aturan yang dihadirkan harus berpihak kepada masyarakat luas, bukan pada para pemilik modal," tegas Netty.
- Penulis :
- Aditya Andreas
