Pantau - Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi mempertanyakan kebijakan pemerintah menggunakan tenaga kerja asing untuk menjadi pengawas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Politisi Partai Gerindra itu mengaku heran dengan kebijakan tersebut. Apalagi, proyek IKN menyerap anggaran yang luar biasa besar dari kas negara.
"IKN ini menyedot anggaran yang begitu besar tapi tiba-tiba ada wacana tenaga kerja asing masuk ke IKN, ini miris," kata Mulyadi dalam RDP Komisi V dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Selasa (20/6/2023).
Ia memaparkan, saat ini pemerintah telah menganggarkan Rp 23,9 triliun dari APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN. Di mana, sebagian besar dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Mulyadi menyarankan, agar pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan SDM dalam negeri, seperti membuat fasilitas pelatihan untuk pekerja Indonesia.
"Ditjen Bina Konstruksi bisa membangun camp atau sekolah untuk mempersiapkan SDM sehingga kebutuhan yang dibutuhkan untuk IKN bisa cepat," tegas Mulyadi.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menganggap, keputusan pemerintah memakai tenaga kerja asing untuk pengawasan proyek IKN ini menjadi tamparan bagi Kementerian PUPR.
Menurutnya, hal itu menunjukkan ketidakmampuan menyiapkan SDM konstruksi yang memadai untuk kebutuhan pembangunan saat ini.
"Kalau pemerintah katanya untuk memastikan (pembangunan IKN), apakah kurang pasti kalau tenaga kerja diambil dari dalam negeri? Menurut saya, ini tamparan buat kementerian PUPR," ujar Lasarus.
"Ini menunjukkan kualitas kita sekarang, kualitas kita di titik bahkan belum bisa meyakinkan bangsa kita sendiri," tutur Lasarus.
Wacana penggunaan pengawas bule untuk proyek IKN sebelumnya dilontarkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengatakan, Indonesia harus mengakui bahwa saat ini SDM Indonesia masih kalah sehingga diperlukan pengawas yang lebih berkompeten dari asing.
"Jadi kita belajar dari mana saja sepanjang untuk kepentingan nasional. Kita kadang-kadang munafik. Saya bilang pengawasan di IKN hire orang-orang bule, marah,” kata Luhut, Senin (12/6/2023).
Politisi Partai Gerindra itu mengaku heran dengan kebijakan tersebut. Apalagi, proyek IKN menyerap anggaran yang luar biasa besar dari kas negara.
"IKN ini menyedot anggaran yang begitu besar tapi tiba-tiba ada wacana tenaga kerja asing masuk ke IKN, ini miris," kata Mulyadi dalam RDP Komisi V dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Selasa (20/6/2023).
Ia memaparkan, saat ini pemerintah telah menganggarkan Rp 23,9 triliun dari APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN. Di mana, sebagian besar dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Mulyadi menyarankan, agar pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan SDM dalam negeri, seperti membuat fasilitas pelatihan untuk pekerja Indonesia.
"Ditjen Bina Konstruksi bisa membangun camp atau sekolah untuk mempersiapkan SDM sehingga kebutuhan yang dibutuhkan untuk IKN bisa cepat," tegas Mulyadi.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menganggap, keputusan pemerintah memakai tenaga kerja asing untuk pengawasan proyek IKN ini menjadi tamparan bagi Kementerian PUPR.
Menurutnya, hal itu menunjukkan ketidakmampuan menyiapkan SDM konstruksi yang memadai untuk kebutuhan pembangunan saat ini.
"Kalau pemerintah katanya untuk memastikan (pembangunan IKN), apakah kurang pasti kalau tenaga kerja diambil dari dalam negeri? Menurut saya, ini tamparan buat kementerian PUPR," ujar Lasarus.
"Ini menunjukkan kualitas kita sekarang, kualitas kita di titik bahkan belum bisa meyakinkan bangsa kita sendiri," tutur Lasarus.
Wacana penggunaan pengawas bule untuk proyek IKN sebelumnya dilontarkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengatakan, Indonesia harus mengakui bahwa saat ini SDM Indonesia masih kalah sehingga diperlukan pengawas yang lebih berkompeten dari asing.
"Jadi kita belajar dari mana saja sepanjang untuk kepentingan nasional. Kita kadang-kadang munafik. Saya bilang pengawasan di IKN hire orang-orang bule, marah,” kata Luhut, Senin (12/6/2023).
- Penulis :
- Aditya Andreas
