Pantau.com - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan indeks kerawanan politik uang pada pemilu serentak 2019 masih dalam kategori tinggi. Menurut Abhan ada dua faktor yang menyebabkan hal itu masih terjadi.
"Pertama ini situasi pertama yang akan dihadapi pemilih pada 2019 di mana ambang batas Presidential Threshold naik. Tentu ini membuat kontestasi menjadi ketat. Kedua, sistem proporsional terbuka masih dijalankan pada pemilu ini," kata Abhan ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).
Baca juga: Bawaslu Sebut Papua Barat dan Yogyakarta Provinsi Paling Rawan Pemilu 2019
"Kami melihat ini kemungkinan terkait money politic besar. Tentu kami akan lakukan upaya maksimal terkait potensi ini," tambahnya.
Terkait upaya pencegahan, Abhan menyampaikan Bawaslu akan bekerjasama dengan para stakeholder untuk mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan politik uang.
Baca juga: Bawaslu Nilai KPU Gagal Selenggarakan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019
"Imbauan kami kepada masyarakat tidak melakukan money politic dan menghindari money politic itu. Money politic akan mencederai proses demokrasi itu sendiri," ucapnya.
Dalam laporan indeks kerawanan pemilu (IKP) 2019, Bawaslu mencatat terdapat 176 Kabupaten/Kota atau 34,2 persen daerah yang memiliki indeks kerawanan politik uang berkategori tinggi. Sementara 338 Kabupaten/Kota lainnya berkategori sedang.
- Penulis :
- Adryan N
