Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Uji kelayakan Calon Panglima TNI, Komisi I Dalami Isu Papua Hingga Pemilu 2024

Oleh Ahmad Ryansyah
SHARE   :

Uji kelayakan Calon Panglima TNI, Komisi I Dalami Isu Papua Hingga Pemilu 2024
Foto: Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi

Pantau - Komisi I DPR RI direncanakan akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Panglima TNI atas nama Jenderal TNI Agus Subiyanto pada Senin (13/11).

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan uji kelayakan terhadap calon tunggal panglima TNI itu akan mendalami perihal kesiapan menghadapi Pemilu 2024 hingga persoalan Papua.

"Paling pertama adalah bagaimana kesiapan dalam menghadapi pemilu, dan tentu prioritas utama penanganan masalah di Papua, masalah keamanan di Papua," kata Bobby di Jakarta, Jumat.

Bobby menjelaskan terkait isu Papua, Komisi I DPR akan menekankan perihal pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di Papua dengan empat Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru saja dimekarkan yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

"Kalau dulu kan ada Kodam, Kodam (Komando Daerah Militer) itu membawahi berapa. Nah, ini kan sekarang apakah Kodam itu akan dibentuk Kodim (Komando Distrik Militer), Kodim baru atau bagaimana formasinya?" ujarnya.

Dia menilai wilayah administrasi baru tentu memerlukan organisasi militer yang dapat menaungi kebutuhan di wilayah tersebut.

"Dengan adanya provinsi-provinsi yang baru, bagaimana pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di sana," katanya.

Terkait kedekatan Kasad Agus selaku calon Panglima TNI yang disinyalir memiliki kedekatan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dia menilai hal tersebut masih dalam batasan-batasan objektif.  Agus pernah bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta pada saat Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta.

"Ya, tentu kami kalau di Komisi I harus objektif ya, tidak subjektif. Kalau namanya orang dekat itu maksudnya dekat apa? Keluarga? Bukan keluarga. Beliau sukunya saja beda. Lantas misalkan apa karena pernah bertugas? Yang lain juga pada banyak yang sudah pernah bertugas dekat," katanya.

Dia menyebut setelah uji kepatutan dan kelayakan diikuti oleh calon Panglima TNI, maka Komisi I DPR akan langsung melakukan rapat internal untuk memutuskan hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

Penulis :
Ahmad Ryansyah