Pantau - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengaku khawatir jika penyaluran bansos bakal dijadikan kendaraan politik jelang Pemilu 2024.
Said meragukan, target penghapusan kemiskinan ekstrim pada 2024 akan dapat tercapai akibat muatan politis yang sangat kental dalam penyaluran bansos belakangan ini.
"Selama bertahun-tahun, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK yang perannya lebih dari sisi kebijakan," kata Said, Selasa (30/1/2024).
"Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan," lanjutnya.
Said menyatakan, agar bansos dapat berdampak maksimal untuk menghapus kemiskinan ekstrim tanpa ada kecurigaan menjadi kendaraan politik, sebaiknya waktu penyaluran perlu diperhatikan.
"Jika disalurkan sebelum Pemilu, jelas sekali motif politik, menggunakan program APBN untuk pemenangan Pilpres," ujar Said.
"Sungguh memprihatinkan bila Bapak Presiden makin memberikan contoh tidak baik, tindakan konflik kepentingan yang dipertontonkan secara vulgar dengan memanfaatkan kepentingan wong cilik," tegasnya.
Said menegaskan, dirinya mendukung penebalan anggaran bansos untuk satu tahun sekaligus, yang diberikan setiap tiga bulan.
"Namun alokasi waktunya harus tepat, jangan dikaitkan dengan momentum kegiatan politik," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
