Pantau.com - Daftar kepala daerah yang terjerat korupsi terus bertambah. Masih hangat pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) di Cirebon yang melibatkan kepala daerah yang diduga melakukan praktek jual beli jabatan.
Politisi yang juga menjabat sebagai Kepala DPD Golkar Dave Laksono menilai banyaknya praktek korupsi oleh kepala daerah karena adanya monopoli kekuasaan dari pemimpin daerah.
"Kenapa ada kepala daerah rajin korupsi, pertama monopoli kekuasaan di mana kepala daerah yang mengatur penggunaan APBD," ujarnya saat diskusi di Cikini, Jakarta pusat, Sabtu (27/10/2018).
Baca juga: Kemendagri: Sejak 2004, 434 Kepala Daerah Terjerat Kasus Hukum
Lebih lanjut, kata dia, kewenangan pemimpin daerah untuk menentukan jabatan juga menjadi salah satu sebab seperti yang terjadi di Cirebon.
"Diskresi kekuasaan, pemimpin daerah bisa semena-mena ganti Kepala dinas, Kepala badan, BUMD dan lainnya, khususnya di Cirebon habis rotasi baru geser-geseran, ujungnya arogansi kepala daerah juga," katanya.
Selain itu lemahnya transparansi juga turut menyuburkan praktik korupsi di beberapa daerah di Indonesia. "Lemahnya transparansi dan check and balance," katanya.
Lalu juga mahalnya biaya pilkada langsung juga dinilai membuat praktik ini dilakukan. Ia menambahkan, mahalnya ongkos memang dampak wajar demokrasi tapi di Indonesia pilkada langsung membuat ongkos pemilu kian tinggi.
Baca juga: Daerah Terjaring Korupsi dapat Status WTP, KPPOD Heran
"Untuk sosialisasi dan lain-lain sama kaya bisnis, bahkan yang terkenal itu (skema anggaran) 212, 2 tahun untuk balikin modal 1 tahun untuk pembangunan dan 2 tahun menyiapkan untuk second term," ungkapnya.
Selain itu politik dinasti juga membuat praktik korupsi semakin panjang jalannya. "Satu lagi politik dinasti dari suami ke istri ke anak, ada juga di beberapa daerah mengarah dari anak ke mantu juga," pungkasnya.
- Penulis :
- Adryan N
