Pantau - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) intensif berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang luas. Langkah ini dilakukan melalui sinergi dengan Badan Gizi Nasional, Badan Pangan Nasional, serta kementerian lainnya agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Program MBG tidak hanya tentang memberikan makanan bergizi, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaannya berdampak positif terhadap masyarakat. Kami ingin program ini menjadi pemicu perbaikan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak," ujar Wakil Ketua KPAI Jasra Putra di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Baca Juga:
DPR Siap Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Agar Tepat Sasaran
Dampak Ekonomi Lokal
Dalam pelaksanaan program ini, KPAI mendorong agar sumber daya manusia (SDM) lokal dilibatkan. Pemanfaatan kearifan lokal dan pendekatan padat karya diharapkan menjadi bagian integral dari pelaksanaan MBG.
"Keterlibatan keluarga dalam penyediaan pangan diharapkan dapat menciptakan ekonomi sirkular. Selain itu, pengetahuan keluarga tentang gizi dan sanitasi akan meningkat, sehingga mereka lebih siap melindungi anak-anak dari kekurangan gizi," jelas Jasra.
Target dan Pencapaian
Pelaksanaan program MBG dimulai secara bertahap pada Senin (6/1), dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan 937 dapur MBG beroperasi hingga akhir Januari 2025, dengan ekspansi menjadi 5.000 dapur hingga akhir tahun yang mampu melayani 20 juta penerima manfaat.
"Program ini menyasar berbagai kelompok, termasuk peserta didik PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Diharapkan hingga tahun 2029, target 83 juta penerima manfaat dapat tercapai," ujar Hasan.
Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah beroperasi di 26 provinsi. Dapur-dapur ini menjadi pusat produksi dan distribusi makanan bergizi dengan memastikan kualitas makanan, sanitasi dapur, hingga distribusi yang aman sampai ke penerima manfaat.
Tantangan dan Harapan
Menurut Jasra, ada beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan KPAI, seperti kandungan gizi, kebersihan dapur, distribusi makanan, dan pengawasan bibit pangan. Selain itu, program ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi langsung kepada keluarga melalui partisipasi aktif dalam penyediaan pangan dan pengelolaan dapur komunitas.
"Kami berharap program ini benar-benar menjadi solusi bagi masalah stunting dan kekurangan gizi di Indonesia. Dengan melibatkan banyak pihak, MBG dapat menjadi model pembangunan sosial dan ekonomi berbasis komunitas," tutup Jasra.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
