Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

BPN Prabowo Singgung Pemerintahan Jokowi Kurang Perhatikan Regulasi Transportasi Online

Oleh Sigit Rilo Pambudi
SHARE   :

BPN Prabowo Singgung Pemerintahan Jokowi Kurang Perhatikan Regulasi Transportasi Online

Pantau.com - Anggota Direktorat Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Harryadin Mahardika mengatakan kepemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang memperhatikan mengenai regulasi transportasi online. Menurutnya, regulasi itu dibutuhkan untuk memberikan perlindungan untuk pengemudi transportasi online khususnya ojek online.

Harryadin menilai, adanya transportasi online bisa menyumbang untuk perekonomian Indonesia setidaknya mencapai Rp 19,9 miliar per tahun jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat. Untuk itu, dirinya mengaku heran lantaran hingga saat ini pemerintah belum juga mengatur regulasi mengenai hal itu.

Baca juga: Usai Transportasi Online, Apakah Regulasi Taksi Udara Juga Goal?

"Itu menunjukkan betapa pesatnya kontribusi yang diberikan oleh industri ini. Menjadi aneh kalau tidak segera secara proaktif diatur oleh pemerintah," kata Harryadin dalam diskusi Rabu Biru di Prabowo-Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu, 28 November 2018.

Kemudian Harryadin mempertanyakan terkait kejelian pemerintah melihat peluang atau pun potensi dari adanya transportasi online di Indonesia. Menurutnya, pemerintah malah mengeluhkan sulitnya menemukan sektor-sektor baru untuk memajukan ekonomi Indonesia.

"Padahal di depan mata kita semua ada satu sektor baru, yaitu industri digital dan kreatif yang terkait dengan startup-startup inovatif yang sudah menunjukkan kontribusi yang luar biasa besar," tuturnya.

Sementara itu ditemui ditempat yang sama, Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai keberadaan regulasi untuk transportasi.  Menurutnya keberadaan regulasi itu mampu mencegah perang tarif antar penyedia jasa layanan transportasi online.

Ia pun lantas memberikan contoh keberadaan transportasi online di China. Menurutnya Tiongkok malah muncul sistem perbudakan modern akibat adanya perang tarif transportasi online.

Baca juga: Ketua Timses Prabowo-Sandi, Djoko Santoso Sebut Profesi Ojol Tak Layak

"Ketika Uber mulai masuk ke negara-negara maju bahkan bertarung di China habis-habisan, The New York Times menganalisis korelasi antara industri otomotif, keuangan, dan Uber. Dan mereka melihat bahwa model tranportasi online itu adalah a part of modern slavery system," ungkapnya.

Penulis :
Sigit Rilo Pambudi