Liga Korupsi Indonesia, Berikut 7 Kasus Korupsi Terbesar di Tanah Air

Pantau - Korupsi telah menjadi momok yang merusak sendi-sendi perekonomian dan kepercayaan publik di Indonesia. Dari skandal yang melibatkan pejabat tinggi hingga perusahaan besar, praktik korupsi terus menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang mencengangkan. Tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat luas melalui penurunan kualitas layanan publik, kerusakan lingkungan, hingga ketimpangan sosial yang semakin melebar. Beberapa kasus korupsi di Indonesia bahkan mencatatkan angka kerugian yang fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah

Baru-baru ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 193,7 triliun. Sebelumnya, pada tahun 2024, kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan PT Timah Tbk diperkirakan merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

Lantas, kasus korupsi apa saja yang masuk dalam daftar skandal terbesar di Indonesia? Berikut adalah pantau.com rangkum dari berbagai sumber.

Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia

1. Korupsi PT Timah (Rp 300 Triliun)

Kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan PT Timah Tbk diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa praktik pembelian bijih timah dari penambangan ilegal menjadi modus utama dalam skandal ini. Selain kerugian finansial, kasus ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang ditaksir mencapai Rp 271 triliun.

Baca juga: Dugaan Korupsi di Patra Niaga, Komisi VI Segera Panggil Kementerian BUMN dan Pertamina

2. Korupsi Pertamina Patra Niaga (Rp 193 Triliun)

Kasus ini menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilang selama periode 2018–2023. Akibat praktik pengoplosan bahan bakar serta markup dalam pengadaan impor minyak, negara mengalami kerugian yang mencapai Rp 193,7 triliun.

3. Kasus BLBI (Rp 138 Triliun)

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia, dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp 138,44 triliun. Skandal ini berawal dari penyaluran dana talangan pasca-krisis moneter 1997–1998, yang kemudian disalahgunakan oleh sejumlah bank penerima.

4. Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Grup (Rp 78 Triliun)

PT Duta Palma Group terlibat dalam alih fungsi lahan secara ilegal di Riau untuk perkebunan kelapa sawit, yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 78 triliun. Pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, telah dijatuhi hukuman dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Baca juga: Sahroni Dukung Kejagung Usut Korupsi Pertamina

5. Kasus PT TPPI (Rp 37,8 Triliun)

Kasus korupsi di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) berkaitan dengan penyalahgunaan mekanisme penunjukan langsung dalam pengelolaan kondensat oleh BP Migas pada tahun 2009. Praktik ini mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 37,8 triliun.

6. Kasus PT Asabri (Rp 22,7 Triliun)

Skandal korupsi dana investasi PT Asabri menyebabkan kerugian negara hingga Rp 22,78 triliun. Dana yang seharusnya dikelola untuk kepentingan prajurit TNI, Polri, dan ASN ini justru disalurkan ke investasi berisiko tinggi, seperti saham gorengan dan reksa dana bermasalah. Para pelaku telah dijatuhi hukuman berat, sementara aset mereka disita guna memulihkan kerugian negara.

7. Kasus PT Jiwasraya (Rp 16,8 Triliun)

Skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya mengakibatkan negara merugi hingga Rp 16,8 triliun akibat investasi pada saham gorengan dan reksa dana yang bermasalah. Untuk melindungi kepentingan nasabah, pemerintah akhirnya membentuk IFG Life sebagai langkah penyelamatan.

Kesimpulan

Kasus-kasus korupsi tersebut menunjukkan betapa besar dampak korupsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum terus berupaya memberantas korupsi dengan berbagai kebijakan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Masyarakat harus semakin kritis, transparan, dan aktif dalam mengawasi kebijakan serta kinerja para pemimpin agar tidak ada lagi celah bagi praktik korupsi di Indonesia. Hanya dengan kerja sama yang kuat, Indonesia dapat terbebas dari jerat korupsi dan menuju masa depan yang lebih bersih dan adil.

Baca juga: Kasus Korupsi Pertamina, Legislator Desak Audit Total BUMN Migas