Pantau - Program Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret untuk mengatasi masalah ketimpangan pendidikan di Indonesia.
Inisiatif ini memberikan kesempatan pendidikan tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin.
Melalui Sekolah Rakyat, para siswa mendapatkan pendidikan karakter yang menyeluruh, memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan nasional sembari tetap menjaga nilai-nilai luhur.
Kerja sama resmi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).
Baca juga: Sekolah Rakyat Dibuka, Siswa Wajib Tamat Tanpa Putus
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, mengungkapkan bahwa MoU antara kedua kementerian bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan sangat miskin.
“Sekolah Rakyat dirancang untuk mencakup setiap lapisan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan,” tambahnya.
Adapun cakupan kerja yang tercantum dalam MoU tersebut mencakup kerja sama dalam penyelenggaraan layanan sosial, pertukaran data penerima manfaat, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang pendidikan dan sosial.
Kedua kementerian juga akan berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan strategis terkait kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan, termasuk pelatihan guru dan tenaga pendidik dalam materi pengajaran agama serta pembentukan karakter.
Baca juga: Mensos Gus Ipul dan Kepala Daerah Jateng Matangkan Rencana Sekolah Rakyat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai langkah pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa madrasah dan pesantren telah lama berperan dalam membangun karakter bangsa dan memberdayakan masyarakat miskin.
Menurut laporan BPS tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024, angka putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024 meningkat di semua jenjang pendidikan. Sebanyak 74,51% kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya memiliki pendidikan hingga SD.
Selain itu, data Kemendikbud pada Januari 2025 menunjukkan sekitar 730.703 siswa SMP yang lulus namun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
Ujang menjelaskan bahwa data ini mengungkapkan hubungan erat antara kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.
Baca juga: Kemensos Percayakan Pendidikan Karakter Sekolah Rakyat ke Kemenag
Kemiskinan membawa dampak multidimensional, mulai dari rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, hingga meningkatkan risiko anak-anak terjebak dalam kriminalitas. Lingkungan yang tidak sehat juga memicu pengangguran dan konflik sosial.
Oleh karena itu, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang dapat mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari kemiskinan. Program ini juga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Seperti yang telah berulang kali disampaikan Presiden, Sekolah Rakyat akan memberikan akses seluas-luasnya bagi anak-anak keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak,” ungkapnya.
Kementerian Sosial menyiapkan dua model pembangunan Sekolah Rakyat. Model pertama adalah revitalisasi aset, dengan memanfaatkan aset yang sudah ada, baik dari Kementerian Sosial, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, maupun swasta, yang kemudian direnovasi untuk melengkapi fasilitas sekolah dan asrama.
Model kedua adalah pembangunan baru di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektar milik pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, atau swasta, yang mencakup tower sekolah, tower asrama, kantor, dan perumahan guru. Fasilitas baru akan memenuhi standar nasional, termasuk ruang terbuka hijau, sarana olahraga, klinik, tempat ibadah, dan laboratorium.
Baca juga: Kemensos Percayakan Pendidikan Karakter Sekolah Rakyat ke Kemenag
- Penulis :
- Wulandari Pramesti
