
Pantau - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Kolaborasi antara ketiga lembaga ini berfokus pada penyediaan hunian layak bagi masyarakat dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama. Langkah awal yang dilakukan adalah menyinkronkan data dan program yang ada.
"Pak Ara (Maruarar Sirait) memiliki program yang sejalan dengan kami di Kemensos," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Baca juga: Kemensos Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Rob Merauke
Selain Gus Ipul dan Menteri PKP Maruarar Sirait, pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
Salah satu program Kementerian PKP yang berkaitan dengan Kemensos adalah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS), yang bertujuan untuk menyediakan hunian layak.
Program ini memiliki keterkaitan erat dengan upaya Kemensos serta pemanfaatan DTSEN dalam menargetkan penerima manfaat secara lebih akurat.
"Kami sangat bersyukur dapat menyelaraskan perencanaan dengan program ini, sehingga proses penentuan sasaran penerima menjadi lebih mudah dibandingkan dengan data sebelumnya," kata Gus Ipul.
Baca juga: Kemensos Kirim Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di 4 Desa Sumedang
Mengenai kelengkapan data, Gus Ipul memastikan bahwa DTSEN memiliki sistem pemeringkatan yang jelas, dimulai dari desil 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga dapat dijadikan rujukan yang lebih akurat.
Kepala BPS, Amalia Adininggar, turut mengonfirmasi hal ini dan menjelaskan bahwa pemeringkatan dalam DTSEN meliputi desil 1, yang mencakup masyarakat miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp400 ribu per bulan, desil 2 di bawah Rp600 ribu, dan desil 3 di bawah Rp900 ribu.
"Kriteria dalam setiap desil juga dapat bervariasi di tiap provinsi," tambahnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa prioritas utama dalam program pengentasan kemiskinan adalah masyarakat dalam kategori desil 1 hingga desil 3, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan dukungan agar kondisi ekonominya meningkat, bukan justru memburuk.
"Fokus utama kami adalah masyarakat miskin ekstrem, diikuti oleh kelompok miskin, serta mereka yang berada di tingkat rentan," jelasnya.
Baca juga: Sekolah Rakyat Kemensos : Solusi atau Beban Baru?
Menurutnya, efektivitas program sangat bergantung pada akurasi data. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena perubahan populasi akibat kematian atau perpindahan tempat tinggal, mekanisme pembaruan data telah disiapkan.
"BPS akan memperbarui data setiap tiga bulan sekali agar keakuratan data tetap terjaga," katanya.
Saat ini, DTSEN sedang menjalani tahap uji petik, yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat agar dapat digunakan dalam penyaluran bantuan sosial pada triwulan kedua tahun ini.
Menanggapi penjelasan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS akan menggunakan DTSEN sebagai dasar dalam pelaksanaannya.
Ia menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat agar memenuhi standar kesehatan, sanitasi, akses air bersih, serta kekuatan struktur bangunan. Sasaran utama BSPS adalah kelompok masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan Korban Banjir di Bengkulu Tengah dan Pesisir Selatan Sumbar
- Penulis :
- Wulandari Pramesti