Pantau.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPl) Hermawan Sulistyo menilai negara belum hadir dalam pembangunan skala mikro di Papua. Menurutnya, saat ini pemerintah hanya membangun skala makro seperti insfrastruktur dan itu dinilai belum bisa meredam munculnya aksi separatis.
"Yang namanya infrastruktur itu pendekatannya pasti politik, ini supaya negara hadir. Sementara di tingkat paling bawah negara itu belum hadir, rakyat susah makan, listrik belum, enggak salah cuma belum dilengkapi kurang, sehingga ketika ini dilakukan nah dan pekerjanya semuanya dari luar," ujar Hermawan ditemui dalam sebuah diskusi di Kawasan Jalan Kapten Tandean, Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2018).
Baca juga: Begini Cara Polisi Cegah Konflik yang Kerap Terjadi di Papua
Hermawan merasa yakin pembangunan atau program mikro yang menyentuh lansung masyarakat dianggap bisa meredam aksi-aksi separatis yang kerap kali terjadi di tanah Papua. Saat ini kalau pun ada program mikro jumlahnya masih dirasa kurang.
"Iya jelas (bisa meredam), kalau saya 1000 persen yakin bisa, tergantung programnya kalau hanya parsial kecil-kecil kaya gini, itu untuk satu kabupaten itu yang paling sedikit berapa triliun. Program ini di kita enggak sampe Rp15 miliar untuk 5 kabupaten. Sementara yang lain itu triliun enggak ada miliar di sana," ungkapnya.
Baca juga: Kasus Penembakan Papua: Polisi Belum Pastikan Keterkaitan KKB dengan OPM
Sementara di lain sisi ia menyambut positif adanya Satuan Tugas Binmas Noken dari Polri, yang mencoba menghadirkan pembangunan mikro seperti mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, memberi pemahaman bagaimana cara berternak dan bertani. Hal itu yang dianggap setidaknya bisa meredam konflik yang terjadi.
"Teman-temannya Binmas Noken ini menyentuh yang itu cuma kan skalanya kecil, kenapa mereka ini pakai seragam jelas-jelas polisi tapi ada Binmas Nokennya ke wilayah konflik itu aman-aman aja enggak apa-apa kok," pungkasnya.
- Penulis :
- Adryan N
