Pantau - Komisi VIII DPR RI menggelar raker dan RDP bersama Kepala BPKH, Dirjen PHU Kemenag, maskapai penerbangan, serta para Kepala UPT Embarkasi, di Gedung DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Rapat tersebut membahas kesiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan sejumlah poin penting sebagai hasil kesimpulan bersama.
Salah satu fokus utama adalah dorongan kepada Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji, khususnya dalam aspek katering, akomodasi, dan transportasi jemaah.
"Komisi VIII DPR RI meminta agar seluruh aspek pelayanan terhadap jemaah haji terus ditingkatkan, baik dari sisi mutu, ketepatan waktu, maupun keselamatan," ujar Wachid.
Dalam forum tersebut, Komisi VIII juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Agama, BPKH, dan maskapai penerbangan.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kelancaran proses keberangkatan dan pemulangan jemaah tanpa kendala teknis.
"Koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi kunci utama kelancaran operasional haji. Kita harus pastikan semua proses berjalan sesuai standar pelayanan," tambahnya.
Selain itu, Komisi VIII meminta agar keberangkatan jemaah dari seluruh embarkasi di Indonesia dipastikan berlangsung tepat waktu, dengan memperhatikan evaluasi atas berbagai kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya.
Pada sisi pengelolaan dana, BPKH didorong untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan haji, guna menjaga kepercayaan jamaah dan masyarakat luas.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, demi menjamin pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Andreas
