Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.
Prabowo menyatakan bahwa pembentukan dewan ini merupakan hadiah khusus dari pemerintah bagi kaum buruh di seluruh Indonesia.
Dewan tersebut akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari berbagai daerah untuk memberikan nasihat kepada Presiden, khususnya terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang selama ini dinilai tidak berpihak pada pekerja.
Fokus pada Outsourcing dan PHK, Negara Siap Turun Tangan
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyatakan dukungan terhadap usulan penghapusan sistem outsourcing.
Namun, ia menegaskan bahwa proses penghapusan tersebut harus melalui mekanisme transisi yang matang dan mempertimbangkan keberlangsungan iklim investasi.
Prabowo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan kebutuhan investasi nasional.
"Tanpa investasi, tidak akan ada pabrik dan pekerjaan bagi buruh", ujarnya.
Selain itu, Presiden juga mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan bertugas mengantisipasi terjadinya PHK sepihak di perusahaan.
Prabowo mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta RUU Perlindungan Pekerja Laut dan sektor perikanan.
Ia menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam jika terjadi ketidakadilan terhadap buruh.
"Bila perlu, negara akan turun tangan langsung", tegasnya.
Pidato Presiden Prabowo disambut dengan antusias oleh pimpinan serikat buruh, termasuk di antaranya Said Iqbal dan Jumhur Hidayat.
- Penulis :
- Gian Barani
