Pantau - Komisi II DPR RI, melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (7/5/2025), untuk mengevaluasi dan memantau kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyoroti masih banyaknya BUMD yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Banyak BUMD yang belum sehat dan belum menghasilkan profit. Padahal, idealnya BUMD menjadi stimulan bagi APBD, bukan beban,” tegas Rifqinizamy.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta seluruh kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Rifqinizamy juga menyampaikan wacana pembentukan holding BUMD di tingkat provinsi guna meningkatkan efisiensi dan pengelolaan usaha.
“Tidak semua kabupaten/kota perlu punya BUMD. Cukup 1-2 BUMD provinsi yang dikelola efisien, dengan kepemilikan saham bersama kabupaten/kota,” jelas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Dalam kunjungan itu, Komisi II DPR RI menemukan bahwa lebih dari 70 persen BUMD di Sulawesi Tengah perlu diselamatkan. Ia membuka kemungkinan pembubaran BUMD yang tak efektif agar tidak membebani APBD.
“Kita sedang menyusun regulasi. Jika sudah berlaku, BUMD yang tidak produktif bisa saja dibubarkan,” ungkap Rifqinizamy.
Selain itu, DPR RI menyoroti masih rendahnya pemanfaatan BUMD perbankan untuk pengelolaan kas umum daerah. Komisi II pun mempertimbangkan sanksi, termasuk penahanan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang tidak memanfaatkan BUMD secara maksimal.
“Kami akan memastikan seluruh BUMD dan BLUD di Sulteng berjalan sesuai aturan,” tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
