Pantau - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa Provinsi Riau dan Jawa Barat ditetapkan sebagai pilot project penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL), dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta pada Kamis (8/5/2025).
Penunjukan ini merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah, di mana Riau menyoroti kerusakan jalan akibat ODOL dan Jawa Barat mengalami peningkatan angka kecelakaan.
Gubernur Jawa Barat secara sukarela mengusulkan wilayahnya menjadi lokasi percontohan, sementara di Riau Menhub telah bertemu langsung dengan gubernur dan para bupati untuk membahas implementasi konkret dalam waktu dekat.
Pemerintah Pusat Siapkan Langkah Konkret, Fokus pada Penegakan Aturan dan Teknologi Pengawasan
Kementerian Perhubungan akan memasang alat pengukur muatan di titik-titik strategis sebagai langkah awal penyaringan kendaraan bermuatan lebih sebelum masuk ke jalan umum.
Menhub menegaskan bahwa penanganan ODOL kini bukan lagi soal kesepakatan dengan pelaku usaha, tetapi soal penegakan aturan yang sebenarnya sudah ditetapkan sejak 2023 dalam kebijakan zero ODOL.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah mengoordinasikan keterlibatan lintas kementerian seperti Kemenkeu, Kemendagri, Kemenperin, dan Kemenhub.
Setiap kementerian akan menyusun kebijakan teknis sesuai kewenangannya, seperti pengaturan dimensi oleh Kemenperin dan regulasi operasional oleh Kemenhub.
Menhub berharap kebijakan penanganan ODOL bisa segera diterapkan secara efektif untuk menekan potensi kecelakaan dan kerusakan infrastruktur akibat kendaraan truk bermuatan lebih.
- Penulis :
- Gian Barani
