Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) menegaskan bahwa penindakan hukum adalah prioritas utama dalam pemberantasan premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Strategi Terpadu Pemerintah Tangani Premanisme
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menyatakan bahwa premanisme ormas bisa mengganggu ketertiban umum dan mengancam iklim investasi yang vital bagi pembangunan nasional.
Ia menambahkan bahwa pemerintah mengedepankan pendekatan hukum, disertai pembinaan terhadap ormas-ormas yang terindikasi menyimpang dari fungsi sosialnya.
Strategi pemberantasan ini mencakup kerja sama pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait.
Seruan kepada Pemda dan Masyarakat
Pemerintah daerah didorong untuk memetakan titik-titik rawan premanisme, serta merumuskan langkah penyelesaian secara preventif dan preemptif.
Eko juga menyoroti pentingnya peran media massa dalam edukasi publik dan mengimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan aksi premanisme kepada aparat.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa ormas harus menjadi kekuatan sosial yang konstruktif, bukan sebaliknya.
- Penulis :
- Gian Barani
