Pantau.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, bahwa Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu yang paling rumit. Untuk itu dirinya menyarankan agar undang-undang yang mengatur pemilu di gelar serentak agar diamandemen oleh DPR RI.
Hal itu diungkapkan JK saat memberikan sambutannya dalam acara silaturahim akhir tahun Partai Golkar yang digelar di Kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Desember 2018.
Baca juga: Siapa yang Berperan Penting Atasi Konflik Papua? Ini Kata JK
"Persaingan yang ketat terjadi di tingkat bawah. Memang inilah, salah satu pemilu terumit yang pernah kita hadapi. Mudah-mudahaan nanti di DPR, undang-undangnya diamandemen lagi nanti. Jadi memisahkan pemilu antara pilpres dan pileg," kata JK.
Menurutnya, Pemilu serentak antara Pileg dan Pilpres memecah konsentrasi partai. Selain itu dinilainya juga memakan biaya yang tak sedikit dan juga menimbulkan potensi kebocoran suara. Untuk itu ia meminta supaya kedepan format pemilu untuk kedepan diubah.
"Supaya 5 tahun yang akan datang, hal ini kembali kepada pola yang sebelumnya," ungkapnya.
Sementara itu juga JK menilai Pemilu 2019 membuat para pemilih hanya terkonsen pada Pilpres saja sementara Pileg akan kalah pamornya. Itulah yang membuat akhirnya partai-partai sebaliknya tak bisa mendukung penuh pasangan calon di Pilpres 2019.
Baca juga: Ini Tanggapan Wapres JK Soal Kotak Suara Terbuat Dari Kardus
"Apalagi dengan parliamentary threshold yang 4 persen, itu menakutkan untuk partai-partai menengah dan kecil, sehingga akan mati2an mengelola partainya sendiri. Tapi dengan demikian, masyarakat akan lebih banyak memperhatikan pilpresnya sendiri. Sehingga partai mati-matian untuk mengelola partai yang kecil," pungkasnya.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
