Pantau - Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, menegaskan bahwa pemimpin harus mampu mengambil kebijakan secara cepat dan tepat saat negara menghadapi krisis.
Pernyataan ini disampaikannya dalam kuliah umum bertajuk Meet the Leaders, Leading Through the Storm: Resilient Leadership in Time of Crisis di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (24/5/2025).
JK menekankan bahwa kecepatan dalam mengambil kebijakan tidak boleh mengabaikan kejelian dalam memahami akar persoalan krisis yang dihadapi.
Menurutnya, keputusan seorang pemimpin harus berdasar kuat, memiliki manfaat luas, dan muncul dari pemahaman yang mendalam terhadap penyebab krisis.
Ia mengingatkan bahwa keputusan yang cepat namun keliru justru dapat memperburuk keadaan negara.
Contoh Kebijakan Keliru dan Pentingnya Ketenangan Pemimpin
JK mencontohkan kebijakan Tarif Trump dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai tindakan berani namun keliru.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut justru merugikan rakyat dan pengusaha AS karena menyebabkan harga barang impor melonjak tinggi.
Dalam menghadapi krisis, menurut JK, seorang pemimpin perlu memiliki ketenangan dan fokus seperti nahkoda kapal di tengah badai.
Ia menyatakan bahwa kemampuan untuk berkomunikasi efektif dengan rakyat dan mengendalikan emosi sangat penting agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
Pengalaman juga dinilainya krusial dalam menentukan waktu dan cara pengambilan keputusan yang tepat.
JK membagikan pengalamannya dalam mendamaikan konflik di Poso, Ambon, dan Aceh sebagai bagian dari pelajaran kepemimpinan di masa krisis.
Ia juga menyinggung kebijakan strategis pada masa krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008, seperti:
- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
- Penghapusan subsidi minyak tanah
- Pemberian bantuan langsung tunai (BLT)
JK mengklaim bahwa kebijakan kenaikan harga BBM dan minyak tanah terbesar dalam sejarah dilakukan pada masa pemerintahannya tanpa menimbulkan aksi demonstrasi besar.
Salah satu strategi yang digunakannya adalah mengumumkan kebijakan tersebut menjelang bulan puasa, karena dinilai dapat meredam potensi gejolak sosial.
Ia menyimpulkan bahwa kebijakan di masa krisis harus diambil secara tepat waktu dan strategis agar efektif dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
- Penulis :
- Balian Godfrey
