
Pantau - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan akan mengawal ketat penggunaan dana pemulihan pascabencana gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut pada Jumat, 23 Mei 2025.
Transparansi dan Gotong Royong Jadi Prinsip Utama
Helmi Hasan menekankan bahwa meskipun suasana pemulihan bisa berjalan dengan suasana kekeluargaan, pertanggungjawaban penggunaan dana tetap harus akuntabel.
Ia menegaskan bahwa biaya pemulihan harus disalurkan tepat sasaran, tepat guna, dan tidak boleh ada penyimpangan.
Helmi menyebut setiap dana yang masuk dan keluar harus tercatat dan didokumentasikan secara transparan.
Setelah seluruh proses selesai, penggunaan anggaran akan diaudit untuk menjamin ketepatan penyaluran bantuan.
Pemulihan ini mencakup pembangunan dan perbaikan rumah warga yang terdampak gempa.
Menurut Dinas PUPR, estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan perbaikan rumah mencapai Rp4,7 miliar.
Menariknya, dana ini bukan berasal dari APBD, melainkan hasil gotong royong berbagai elemen masyarakat dan institusi di Bengkulu.
Sumber pendanaan berasal dari Rekening Bencana Pemprov Bengkulu, BAZNAS, Forum CSR, CSR Bank Bengkulu, serta kontribusi dari gubernur, wakil gubernur, sekda, wali kota, dan bupati.
Pengembang per asosiasi turut menyumbang dua rumah, sementara wali kota dan bupati menyumbang total sepuluh rumah.
Proses pembangunan dilakukan secara gotong royong oleh Pemprov Bengkulu bersama TNI-Polri dan pihak terkait.
Rumah yang mengalami kerusakan berat akan dibangun kembali, sedangkan yang mengalami kerusakan ringan akan diperbaiki.
Total anggaran tetap ditargetkan sebesar Rp4,7 miliar dengan estimasi seluruh pembangunan rampung dalam waktu satu bulan.
- Penulis :
- Balian Godfrey