Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai kericuhan dalam bursa kerja (job fair) di Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan serta lemahnya kesiapan teknis penyelenggara.
Ia menyebut peristiwa ini menunjukkan kegagalan manajerial pemerintah daerah dalam mengelola lonjakan minat masyarakat terhadap akses lapangan kerja.
Kericuhan, yang dipicu oleh rebutan menggunakan pemindai kode QR berisi daftar perusahaan, menurutnya seharusnya bisa dihindari dengan antisipasi teknis yang memadai.
Menurut Nurhadi, panitia seharusnya telah memperkirakan dan mengatur alur peserta, distribusi informasi digital, serta penyebaran lokasi acara agar tidak terpusat pada satu titik.
Desentralisasi Job Fair dan Perluasan Platform Daring Jadi Solusi
Nurhadi menegaskan bahwa job fair tidak boleh dianggap sekadar seremonial, melainkan merupakan representasi dari problem struktural pengangguran yang butuh solusi serius.
Job fair, katanya, harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan, bukan hanya pendekatan administratif berbasis acara.
Insiden saling dorong hingga menyebabkan pengunjung pingsan, ujarnya, membuktikan bahwa sistem pelaksanaan belum sensitif terhadap kondisi riil di lapangan.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan perusahaan-perusahaan di kawasan industri Bekasi yang telah menerima insentif pemerintah, untuk lebih aktif menyerap tenaga kerja lokal.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuat regulasi mengikat agar sektor industri terlibat langsung dalam menurunkan angka pengangguran.
Sebagai solusi jangka pendek, Nurhadi mengusulkan agar job fair dilakukan secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri.
Ia juga menyarankan penguatan platform daring agar pencari kerja dapat mengakses informasi lowongan kerja secara digital, tanpa harus datang langsung ke lokasi.
Evaluasi terhadap kesesuaian lapangan kerja dengan profil keterampilan pencari kerja juga dinilai penting, mengingat potensi mismatch.
Pelatihan vokasional dan bimbingan karier harus diperbanyak agar pencari kerja memiliki kesiapan kompetensi yang lebih baik.
Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha perlu diperkuat untuk mencegah kerumunan hanya demi memindai QR.
Nurhadi menutup dengan menekankan pentingnya perencanaan yang manusiawi, adil, dan berbasis data, agar job fair di masa depan tidak berubah menjadi simbol kepanikan kolektif di tengah badai PHK dan tingginya pengangguran.
- Penulis :
- Balian Godfrey
