Pantau - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dipicu oleh kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia.
Bibit Siklon Tropis 93S Picu Cuaca Ekstrem
Permintaan tersebut disampaikan sebagai respons atas peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengidentifikasi bibit siklon tropis 93S yang berpotensi memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.
"Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Pendekatan saintifik diharapkan bisa meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatra pekan lalu. Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG," ungkapnya.
Berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi menimbulkan gelombang tinggi di wilayah perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini, menurut Huda, dapat membahayakan masyarakat pesisir dan harus diantisipasi secara serius.
"Ini artinya harus ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob," ujarnya.
Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Antisipatif
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga diperkirakan akan membawa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Huda memperingatkan bahwa kondisi ini dapat menimbulkan potensi banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah rawan.
"Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara," jelasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah pusat memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak terburuk dari bibit siklon tersebut.
Menurut Huda, sistem peringatan dini juga perlu memanfaatkan pendekatan lokal yang sudah dikenal masyarakat.
"Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, saat terjadi banjir atau tanah longsor, warga bisa langsung mengungsi," ia mengungkapkan.
Tak hanya itu, pemerintah juga diminta menyiapkan titik-titik evakuasi agar masyarakat di wilayah rawan bencana dapat berpindah ke tempat yang lebih aman dengan cepat.
Huda juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dari lembaga-lembaga penanggulangan bencana.
"Kami berharap Basarnas dan BNPB, baik di pusat maupun daerah, tidak kehilangan golden time saat bencana terjadi. Langkah cepat dan terukur sangat penting untuk meminimalkan jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan," pungkasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
