Pantau - Fraksi Gerindra DPR RI mendukung penuh langkah evaluasi pemerintah terhadap aktivitas pertambangan nikel di wilayah sensitif Raja Ampat, Papua Barat Daya, demi menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.
Ketua Fraksi Gerindra DPR, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa pihaknya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang nikel yang beroperasi di lima pulau kecil, yakni Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun.
Ia menyoroti keresahan publik terkait potensi kerusakan lingkungan di kawasan konservasi tersebut yang merupakan habitat laut penting secara global.
Komitmen Evaluasi Menyeluruh
Fraksi Gerindra menyatakan akan mengkaji isu pertambangan nikel di Raja Ampat secara saksama dengan pendekatan lintas sektor.
Evaluasi yang didorong oleh Gerindra mencakup aspek perizinan, dampak lingkungan, keberlangsungan hidup masyarakat lokal, kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, dan kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku.
Budi menegaskan bahwa hilirisasi nikel memang merupakan industri strategis nasional, namun pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan dimensi ekologi dan sosial.
Ia menekankan bahwa Raja Ampat adalah kawasan konservasi yang sangat sensitif dan harus diperlakukan dengan perlindungan maksimal.
Fraksi Gerindra menunggu hasil verifikasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap area tambang di lima pulau kecil tersebut.
Raja Ampat: Aset Ekologis dan Kebanggaan Bangsa
Dalam pernyataannya, Budi mengingatkan bahwa Raja Ampat memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis yang tidak tergantikan.
Wilayah ini merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia, rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 spesies karang.
Raja Ampat juga merupakan bagian dari coral triangle yang diakui secara global dan memiliki potensi besar di sektor ekowisata berbasis masyarakat, penelitian kelautan, serta konservasi lingkungan berkelanjutan.
Budi menekankan pentingnya memandang Raja Ampat tidak semata dari sudut pandang industri ekstraktif, melainkan sebagai kawasan dengan nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang.
Ia menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut akan lebih besar jika dikelola secara bijak dan berkelanjutan.
Fraksi Gerindra berkomitmen menjaga Raja Ampat sebagai warisan hayati bangsa dan menegaskan bahwa kebijakan industri di kawasan ekologis tinggi seperti ini harus melalui evaluasi ketat oleh pemerintah pusat dan daerah.
DPR, menurutnya, juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan proses evaluasi tersebut, termasuk memastikan partisipasi aktif masyarakat setempat.
Budi menutup pernyataannya dengan mengimbau semua pihak – pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil – untuk bersama menjaga Raja Ampat sebagai aset ekologis dan kebanggaan nasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
