Pantau - Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan keprihatinan atas buruknya pelayanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia setelah puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Masalah konsumsi ini menjadi catatan serius yang dinilai harus segera dievaluasi, terutama menyangkut tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pihak yang mengelola layanan konsumsi pasca-Armuzna.
"Pasca Armuzna, jemaah kita yang sudah lelah justru menghadapi masalah baru: makanan tidak datang tepat waktu, bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali. Yang diterima pun dalam kondisi sangat minimalis," ungkap Abdul Fikri.
Tahun ini, BPKH Limited diberikan mandat sebagai penyedia konsumsi menggantikan delapan syarikah yang sebelumnya ditunjuk otoritas Saudi.
Namun setelah peralihan ke BPKH, dua dapur katering dilaporkan mengalami kegagalan produksi.
Situasi ini menyebabkan banyak jemaah hanya menerima kompensasi berupa uang riyal, yang memicu ketidakpuasan dan emosi di tengah kondisi fisik yang sudah kelelahan.
"Banyak jemaah akhirnya hanya mendapat ganti berupa uang riyal. Kondisi ini tentu membuat jemaah semakin emosi karena kelelahan yang mereka alami tidak diimbangi dengan pelayanan konsumsi yang layak," katanya.
BPKH Beri Makanan Siap Saji, DPR Desak Perbaikan dan Profesionalisme
Abdul Fikri menilai bahwa pengelolaan konsumsi jemaah haji tidak bisa ditangani secara amatiran dan menuntut profesionalisme tinggi dari BPKH.
"Kita berharap BPKH benar-benar memperbaiki diri. Mengurus jemaah haji itu harus profesional, tidak bisa coba-coba. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pokok setelah ibadah puncak," tegasnya.
Meski melayangkan kritik, ia tetap mengajak seluruh jemaah untuk bersabar dan tetap bersyukur atas ujian yang terjadi selama pelaksanaan haji tahun ini.
"Semoga ujian ini menjadi ladang pahala dan tidak mengurangi kekhusyukan jemaah dalam menjalankan ibadah," tutupnya.
Menanggapi keluhan tersebut, BPKH menyediakan makanan Ready To Eat (RTE) pada tanggal 7, 8, dan 13 Zulhijjah.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa penyediaan makanan RTE bertujuan menjaga kesehatan jemaah dan memastikan konsumsi tetap terpenuhi meski terjadi kendala dalam distribusi dan transportasi.
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar turut melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan penanganan yang tepat.
Pemerintah memastikan bahwa jemaah yang terdampak gangguan distribusi makanan akan tetap menerima kompensasi dalam bentuk uang riyal.
- Penulis :
- Balian Godfrey
- Editor :
- Balian Godfrey
