Pantau - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan tahan terhadap tantangan masa depan harus diawali dengan kebijakan tata ruang yang terintegrasi.
Ia menyampaikan bahwa infrastruktur memerlukan lahan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki kepastian hukum, aksesibilitas yang baik, zonasi yang jelas, serta selaras dengan aspek lingkungan dan sosial.
Kementerian ATR/BPN saat ini tengah menyusun satu kebijakan perencanaan tata ruang yang mengintegrasikan pemanfaatan lahan, perencanaan sektoral, serta tujuan pembangunan nasional dalam satu sistem tata kelola komprehensif.
Tata Ruang Jadi Alat Mitigasi Iklim dan Penentu Keadilan Akses Infrastruktur
Ossy menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya bersifat teknis, melainkan harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, seperti akses ke wilayah tertinggal, fasilitas kesehatan di lokasi prioritas, dan ketersediaan hunian terjangkau di dekat pusat aktivitas ekonomi.
Lebih dari itu, kebijakan tata ruang juga menjadi alat penting dalam mitigasi risiko perubahan iklim dan bencana alam.
Langkah adaptasi yang telah dilakukan mencakup pemetaan wilayah rawan banjir dan gempa, penerapan regulasi zonasi yang melarang pembangunan di area risiko tinggi, serta pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.
Ossy Dermawan mengakui bahwa upaya ini belum sepenuhnya sempurna, namun pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata ruang demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
- Penulis :
- Balian Godfrey
