Pantau - Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) secara resmi meluncurkan Panduan Penerapan Kerangka Kerja Perbaikan Sosial atau Remedy Framework dari Forest Stewardship Council (FSC), sebagai upaya mendorong restorasi hutan sekaligus menegakkan keadilan sosial di sektor kehutanan.
Panduan ini disusun secara partisipatif, inklusif, dan adaptif dengan mengacu pada pengalaman lapangan, menurut pernyataan Mangara Silalahi dari FKKM.
Dokumen tersebut mencakup sembilan fokus utama, termasuk penguatan persiapan sosial melalui prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau PADIATAPA, pemetaan dampak operasional, identifikasi hak-hak masyarakat, serta penyusunan langkah-langkah perbaikan sosial yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bangun Masa Depan Kehutanan Inklusif, Bukan Sekadar Kembali ke Masa Lalu
FKKM menegaskan bahwa Remedy Framework bukan milik satu organisasi tertentu, melainkan merupakan hasil pengetahuan kolektif komunitas terdampak.
Hartono Prabowo dari FSC Indonesia menyebut Remedy Framework sebagai kebijakan strategis baru FSC yang bertujuan memulihkan kerusakan sosial dan lingkungan akibat aktivitas kehutanan masa lalu.
Melalui pendekatan ini, perusahaan yang terdampak kebijakan konversi FSC memiliki kesempatan untuk kembali memenuhi syarat sertifikasi dengan menerapkan tindakan restoratif secara ekologis dan sosial.
Remedy Framework dimaknai sebagai langkah membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan, bukan sekadar memperbaiki kesalahan masa lalu.
Indroyono Soesilo dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai Framework ini membuka peluang baru bagi pengembang hutan tanaman yang sebelumnya terkendala aturan konversi FSC untuk memperoleh sertifikasi.
Ia juga menyampaikan bahwa panduan ini membantu menerjemahkan dokumen FSC secara operasional dan aplikatif, mendukung penyelesaian konflik tenurial, serta memperkuat rehabilitasi hutan.
Sertifikasi hutan dipandang sebagai alat strategis dalam menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis.
Panduan ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar global.
Indroyono mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam penyusunan panduan dan berharap dokumen ini dapat menjadi rujukan utama dalam tata kelola kehutanan yang berkeadilan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
