Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Puan Harap Kenaikan Gaji Hakim Jadi Awal Reformasi Peradilan

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Puan Harap Kenaikan Gaji Hakim Jadi Awal Reformasi Peradilan
Foto: Ketua DPR RI Puan Maharani (sumber: dok DPR RI)

Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa kenaikan gaji hakim hingga 280 persen harus menjadi dorongan untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem kehakiman nasional.

Ia menyebut bahwa langkah ini harus diiringi dengan penerapan sistem punishment and reward yang kuat guna memperbaiki tata kelola promosi dan kinerja hakim.

Puan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap sebagai bentuk penghargaan negara terhadap peran strategis lembaga peradilan dalam menjaga supremasi hukum.

Menurutnya, kebijakan fiskal ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat profesionalisme hakim dalam menegakkan hukum secara adil dan independen.

Keseimbangan Insentif dan Pengawasan

Puan menegaskan bahwa peningkatan gaji harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan integritas para hakim agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga.

Ia menyatakan bahwa integritas bukanlah komoditas yang bisa dibeli, melainkan dibentuk melalui sistem etik yang kuat, audit yang ketat, serta penindakan pelanggaran tanpa kompromi.

Menurut Puan, kebijakan ini harus menjadi bagian dari reformasi menyeluruh dan terkoordinasi lintas lembaga penegak hukum.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat peran Komisi Yudisial dalam pengawasan etika dan perilaku hakim serta keterbukaan publik atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Puan mendorong pelaksanaan audit independen terhadap perilaku serta putusan hakim, dan peningkatan pendidikan antikorupsi dan etika sejak tahap rekrutmen calon hakim.

Ia menekankan bahwa sistem peradilan harus dibangun atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, termasuk dalam proses mutasi hakim yang harus bebas dari praktik transaksional.

DPR RI, tambahnya, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan kenaikan gaji ini serta mendorong reformasi peradilan yang menyentuh akar permasalahan.

"DPR RI akan mengawasi secara ketat implementasi kebijakan ini dan mendorong reformasi lembaga peradilan yang menyentuh hingga ke akar permasalahan".

Penulis :
Arian Mesa