Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta DPRD untuk memperkuat sinergi dengan kepala daerah guna mendorong kemandirian fiskal dan tidak hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.
Permintaan tersebut disampaikan Tito dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025–2030 dan Seminar ADKASI yang digelar di Jakarta.
Ia menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam sistem pemerintahan daerah yang harus diiringi dengan inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah
Mendagri menyatakan bahwa selama ini DPRD cenderung lebih fokus pada belanja dibanding upaya peningkatan pendapatan.
"Pendapatan utama itu adalah yang pertama dari transfer pusat, yang kedua dari PAD. Dua yang paling utama," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan APBD seharusnya menyerupai rumah tangga yang sehat, dengan pendapatan lebih besar daripada belanja.
"Prinsip dasarnya adalah bagaimana caranya agar pendapatan lebih banyak daripada belanja. Kalau pendapatan lebih banyak daripada belanja, maka surplus. Kalau surplus, maka itu bisa membuat program-program yang lain. Termasuk juga mungkin insentif-insentif untuk penyelenggara daerah," ia mengungkapkan.
Tito menyoroti masih banyak daerah di Indonesia yang sangat bergantung pada dana transfer pusat, sementara hanya sedikit yang telah mandiri secara fiskal, seperti Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar.
"Badung masih terkuat dan bisa membangun banyak sekali program. Anggarannya kalau tidak salah hampir Rp10 triliun, Rp10 triliun. Lebih tinggi daripada provinsinya, provinsinya Rp6 triliun lebih, bahkan bisa membantu daerah lain, bahkan bisa bantu provinsi juga," ujarnya.
Fokus pada Belanja Sektor Riil dan Tata Kelola yang Efektif
Presiden dan Menteri Keuangan, kata Tito, telah mengarahkan agar belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor riil seperti pangan, logistik, dan hiburan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi dan rantai pasok nasional.
Ia menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang tidak defisit.
"Tidak boleh terjadi, belanjanya lebih banyak, target belanja lebih banyak dari target pendapatan. Itu namanya defisit, kalau defisit biasanya akan menggunakan sisa tahun lalu, SiLPA, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau utang," ujarnya.
Mendagri mengapresiasi pelantikan pengurus baru ADKASI dan berharap DPRD dapat memperkuat kemitraan dengan kepala daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif.
Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum ADKASI Siswanto, Sekjen ADKASI Endang Sodikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dan Zulfikar Arse Sadikin, anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, serta sejumlah kepala daerah.
- Penulis :
- Arian Mesa
