Pantau - Pemerintah Provinsi Bali resmi mengumumkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di tiga lokasi berbeda secara bertahap mulai tahun 2026 sebagai langkah menuju kemandirian energi berbasis energi bersih.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan pengumuman tersebut dalam rapat resmi di Denpasar pada hari Senin sebagai tanggapan atas masukan dari DPRD Bali mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus di sektor energi.
Gubernur menyebutkan pembangunan PLTG akan dimulai di Pesanggaran, Denpasar pada tahun 2026, disusul Gianyar pada tahun 2027, dan kemudian di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng.
Rencana PLTG Ditargetkan Tambah Daya Hingga 1.550 MW
"Saya ingin melaporkan tahun 2026 akan dibangun pembangkit listrik berbasis bahan bakar gas di Pesanggaran, 2027 akan dibangun pembangkit listrik berbahan gas 450 MW di Gianyar berbatasan dengan Denpasar," ungkap Gubernur Wayan Koster.
Ia menambahkan, "Kemudian 2 kali 450 MW akan dibangun di Celukan Bawang, Buleleng, dengan bahan bakar gas, jadi akan ada tambahan 1.550 MW dan bahan bakarnya adalah gas, tidak boleh batu bara."
Pemerintah Provinsi Bali mendorong penggunaan gas alam sebagai bagian dari visi Bali mandiri energi yang ramah lingkungan dan tidak bergantung pada batu bara.
Saat ini, Pemprov Bali telah merancang pendirian BUMD energi dan melakukan koordinasi intensif dengan Direksi PLN serta SKK Migas.
Hasil dari koordinasi tersebut disepakati sehingga proyek PLTG akan dimulai pada tahun 2026.
"Dirut PLN menyampaikan sudah dijalankan rencana umum ketenagalistrikan dan tempo hari saya berkoordinasi bahwa RUPTL sudah disetujui Bapak Menteri ESDM, sehingga Bali mandiri energi itu sudah tertuang dalam RUPTL PLN," jelas Koster.
Kritik Ketergantungan pada Paiton dan Alternatif Energi Terbarukan
Saat ini, Bali masih bergantung pada pasokan listrik sebesar 350 MW dari Paiton, Jawa Timur, melalui kabel bawah laut yang dinilai sangat rawan terhadap gangguan teknis dan lingkungan.
Gubernur Koster menolak rencana penambahan pasokan listrik sebesar 500 MW dari Paiton yang menurutnya justru memperbesar ketergantungan Bali terhadap Pulau Jawa.
"Kabel bawah laut sangat rawan terhadap arus besar, juga rawan lalu lintas di laut di kapal, atau rawan masalah lain yang tidak perlu saya sebut, itu sebabnya saya bersikukuh upaya dari pihak pusat menambah lagi saya tidak setuju, itu ancaman ke depan buat Bali," tegasnya.
Selain karena risiko infrastruktur, pemanfaatan energi dari Paiton juga dianggap tidak ramah lingkungan karena menggunakan batu bara.
Untuk melengkapi pengembangan PLTG, Pemprov Bali juga menyiapkan skenario pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sebesar 500 MW.
"Kantor pemerintah, hotel, restoran kemudian perumahan, perkantoran akan dibangun PLTS atap, kalau itu bisa, betul-betul mandiri karena sumbernya matahari, selain itu air maupun juga gelombang itu bagus lagi, Bali semakin kuat energinya," ungkap Koster.
Pembangunan PLTG dan PLTS ini akan dilakukan secara bertahap dari tahun 2026 hingga 2029 sebagai bagian dari transformasi sistem energi Bali menuju energi bersih dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Arian Mesa
