Pantau - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kejaksaan Agung dan Polri untuk membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.
Pemaparan Rencana Kerja Kejagung dan Polri
Rapat kerja berlangsung terbuka untuk umum, dengan Kejaksaan Agung diwakili oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna, yang juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
Polri diwakili oleh Astamarena Polri, Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa para Anggota Komisi III akan mendalami rencana kerja dan anggaran yang diajukan Kejagung dan Polri untuk tahun mendatang.
"Rapat ini terbuka untuk umum ya," ujarnya di awal rapat.
Setiap perwakilan lembaga diberikan waktu selama 20 menit untuk memaparkan rencana kerja dan anggaran masing-masing.
Selain RKA dan RKP 2026, rapat juga membahas laporan keuangan pemerintah pusat dari pelaksanaan APBN tahun 2024.
Proyeksi Ekonomi 2026 dan Implikasi terhadap APBN
Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebelumnya menyatakan bahwa masa sidang DPR yang berlangsung dari 24 Juni hingga 24 Juli 2025 akan difokuskan pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi global diproyeksikan masih dinamis dan tidak menentu pada tahun tersebut.
Konflik geopolitik, tekanan geoekonomi, serta kondisi global yang belum kondusif diperkirakan akan berdampak terhadap rantai pasok global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, hingga arus modal investasi.
"Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN dalam menjalankan pembangunan nasional," ujar Puan.
Pembahasan kebijakan fiskal dan strategi anggaran negara menjadi sorotan utama untuk memastikan daya tahan APBN dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks ke depan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
