KPU Usulkan Tambahan Anggaran Rp986 Miliar untuk Tahun 2026, Fokus pada Gaji CPNS dan Pendidikan Pemilih

Pantau - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp986.059.941.000 untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja lembaga pada tahun anggaran 2026.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) KPU RI untuk tahun anggaran 2026.

Pagu Indikatif dan Rincian Tambahan Anggaran

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tertanggal 15 Mei 2025, pagu indikatif KPU tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp2.768.839.731.000.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp1.608.789.176.000 dialokasikan untuk belanja pegawai, dan Rp1.160.050.555.000 untuk belanja kantor.

Tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar diajukan untuk menunjang sejumlah kegiatan prioritas.

Ketua KPU RI menyatakan, "Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja KPU tahun 2026, KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp986.059.941.000", ungkapnya.

Fokus Anggaran pada Gaji CPNS dan Pendidikan Pemilih

Dari total tambahan anggaran yang diusulkan, sebesar Rp695.816.905.000 akan digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan kinerja bagi 2.808 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 3.486 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia.

Dana tersebut juga mencakup kebutuhan pelatihan dasar (diklat) bagi CPNS tahun 2025.

Sementara itu, sebesar Rp290.243.036.000 dialokasikan untuk kegiatan non-struktural seperti pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), penyuluhan hukum, kehumasan, pendidikan pemilih pemula dan kelompok rentan, pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkelanjutan, serta penyusunan indeks partisipasi pemilih.

Laporan Keuangan dan Hadirnya Para Pihak

Dalam rapat tersebut, turut dibahas laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU dan Bawaslu tahun anggaran 2024.

Sejumlah tokoh hadir dalam rapat tersebut, antara lain Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Bahtra Banong, dan Zulfikar Arse Sadikin.