Pantau - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat realisasi anggaran sebesar Rp8,5 triliun hingga 2 Juli 2025, atau setara 32,36 persen dari pagu efektif tahun 2025 yang mencapai Rp26,29 triliun.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa angka tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan, termasuk Rupiah Murni sebesar Rp5,58 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,09 triliun, Surat Berharga Syariah Negara Rp682,88 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) Rp658,15 miliar, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp489,75 miliar.
Realisasi Semester I-2025 Didominasi Dana Dalam Negeri
Dari total pendapatan, penerimaan PNBP dan BLU mencapai Rp6,76 triliun, atau sekitar 60,20 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp12 triliun.
"Realisasi anggaran Kemenhub hingga tanggal 2 Juli 2025 sebesar Rp8,5 triliun atau 32,36 persen dari pagu efektif tahun 2025 sebesar Rp26,29 triliun," ungkap Dudy.
Sebagai perbandingan, realisasi anggaran tahun 2024 mencapai Rp39,1 triliun, dengan kontribusi PNBP sebesar Rp12,9 triliun.
Kemenhub Usulkan Tambahan Anggaran 2026
Untuk tahun anggaran 2026, Kemenhub mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp24,4 triliun.
Namun, Menhub Dudy menyatakan kebutuhan anggaran Kemenhub tahun depan lebih besar dari pagu indikatif.
"Kementerian Perhubungan mempersiapkan berbagai program strategis untuk mendukung aksesibilitas nasional dan menjamin pelayanan transportasi yang profesional serta berkelanjutan," ia mengungkapkan.
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun, sehingga total pagu yang diusulkan menjadi Rp37,66 triliun.
Jumlah tersebut mewakili 77,02 persen dari total kebutuhan anggaran Kemenhub tahun 2026 yang diperkirakan sebesar Rp48,88 triliun.
- Penulis :
- Arian Mesa
