Pantau - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memastikan bahwa dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp14,6 triliun yang sebelumnya disebutkan Menteri Keuangan memang benar adanya dan siap digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek hingga akhir 2025.
Dana tersebut tidak mengendap, melainkan tersimpan dalam bentuk deposito dan giro di perbankan.
"Jumlah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan Rp14,6 triliun itu betul," ungkapnya.
Pramono menjelaskan bahwa dana itu akan segera dialokasikan untuk pembayaran proyek-proyek pembangunan Pemprov DKI.
Ia memperkirakan total kebutuhan anggaran Pemprov DKI hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp16 triliun sampai Rp18 triliun.
"Jadi artinya dana itu pun masih kurang," ia menegaskan.
Pemprov DKI saat ini masih menunggu dana tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp10 triliun yang rencananya akan ditempatkan di Bank Jakarta.
"Saya malah kalau Pak Menteri Keuangan jadi mentransfer ke Bank Jakarta Rp10 triliun, saya pasti akan manfaatkan untuk itu," katanya.
Percepat Lelang, Hindari Penumpukan Anggaran
Untuk mencegah dana kembali mengendap di bank menjelang akhir tahun, Pramono mengubah pola perencanaan dan pelaksanaan proyek fisik di Jakarta.
Proses lelang proyek akan dimulai sejak November hingga Desember, jauh lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Selama ini, lelang proyek Pemprov DKI biasanya baru berjalan pada bulan Maret atau April, sehingga pembangunan fisik baru dimulai pada bulan Oktober atau November.
Hal itu membuat pencairan dan pembayaran dana menumpuk di bulan Desember.
Dengan pola baru ini, Pramono berharap serapan anggaran bisa lebih merata sepanjang tahun.
"Cegah dana mengendap, Pramono percepat lelang proyek di Jakarta," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa strategi percepatan lelang ini pernah diterapkannya saat menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.
Saat itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai proses lelang sejak akhir tahun anggaran sebelumnya untuk menghindari penumpukan pembayaran di akhir tahun berikutnya.
Pramono berharap perubahan ini dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran Pemprov DKI dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota.
Status dan Rencana Lanjutan
Jika dana tambahan dari pusat sudah diterima, Pramono memastikan penggunaannya akan difokuskan pada proyek-proyek prioritas di Jakarta.
Pemprov DKI berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan dan efektif agar tidak terjadi sisa anggaran yang tidak terserap.
Dengan kebijakan percepatan ini, Pramono berharap pola belanja tahunan Pemprov DKI bisa lebih optimal dan tidak lagi tergantung pada bulan-bulan akhir tahun.
- Penulis :
- Arian Mesa
