Pantau - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menginisiasi pertemuan para Kepala Daerah dari seluruh Indonesia yang merupakan penghasil Sumber Daya Alam (SDA) guna memperjuangkan pembagian dana yang lebih adil dari Pemerintah Pusat.
Rudy Mas’ud menegaskan bahwa forum ini tidak sekadar untuk koordinasi teknis, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi dan menyatukan suara dalam menyampaikan aspirasi bersama kepada pemerintah pusat.
"Kita ingin pendapatan daerah dari sumber daya alam ini lebih berkeadilan. Saat ini sebagian besar masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pusat, sementara daerah penghasil hanya mendapat bagian kecil, bahkan ada yang nol persen," ungkapnya.
Potensi Pendapatan Daerah Belum Maksimal
Dalam pertemuan tersebut, Rudy Mas’ud juga menyoroti berbagai potensi pendapatan daerah yang belum termanfaatkan secara optimal, seperti dari Penjualan Hasil Tambang (PHT), Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), Pajak Alat Berat, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Ia menyatakan perlunya sinergi antar daerah penghasil agar suara mereka lebih didengar oleh pemerintah pusat.
"Kenapa kita harus duduk bersama, agar hujan bisa merata. Kita harus menyatukan frekuensi," ia mengungkapkan.
Gubernur Jambi, Al Haris, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa APPSI akan menindaklanjutinya secara konkret.
APPSI berencana mengirim surat resmi kepada Presiden RI dan para menteri terkait, serta mengagendakan pertemuan langsung untuk menyampaikan aspirasi dari daerah penghasil SDA.
"Kita ingin Indonesia sentris, dan daerah penghasil juga mendapat bagian layak untuk menyejahterakan rakyatnya," ujar Al Haris.
Rekomendasi Bersama Disepakati
Rapat koordinasi yang digagas ini ditutup dengan penandatanganan rekomendasi bersama oleh seluruh provinsi penghasil Minerba dan kehutanan yang hadir, yang nantinya akan disampaikan secara resmi oleh APPSI kepada Pemerintah Pusat.
Sejumlah pejabat tinggi yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Gubernur Kalbar Ria Norsan, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Ketua DPRD Kaltim, serta perwakilan dari provinsi Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan fiskal yang lebih adil dan proporsional bagi daerah-daerah penghasil SDA di Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
