Pantau - Tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 tercatat mencapai 51,39 persen, atau setara dengan 2.123.056 peserta dari kalangan pekerja formal dan informal.
Kolaborasi Jadi Kunci Peningkatan Kepesertaan Jamsostek
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak.
"Kami menyadari keberhasilan program ini tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.
Deny juga meyakini bahwa DKI Jakarta berpotensi menjadi pionir dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan nasional berkat kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, menambahkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran dari semua pihak untuk memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Hal tersebut mencakup keterlibatan aktif dari pemerintah provinsi, kota/kabupaten, hingga kelurahan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja informal dan rentan.
Marullah juga menegaskan pentingnya kepatuhan dari pemberi kerja dalam mengikuti program Jamsostek sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kewajiban normatif.
"Mari jaga sinergi antara Pemprov DKI Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan cakupan semesta Jamsostek di Jakarta," ujarnya.
Paritrana Award 2025 Apresiasi Pemda dan Dunia Usaha
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi dalam program Jamsostek, pemerintah pusat menggelar ajang penghargaan Paritrana Award 2025.
Berdasarkan data seleksi Paritrana Award 2024, sebanyak 115.446 pemberi kerja atau badan usaha di Kanwil DKI Jakarta telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam ajang penghargaan tingkat provinsi, terdapat total 17 badan usaha, 3 pemerintah kota, dan 3 kelurahan yang meraih penghargaan juara 1 hingga 3.
Kategori penghargaan meliputi:
Pemerintah kabupaten/kota terbaik
Usaha terbaik per sektor (keuangan, perdagangan dan jasa; pertambangan, manufaktur, dan konstruksi; pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan; serta pendidikan)
Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terbaik
Pemerintah desa/kelurahan terbaik
"Semoga pencapaian ini menjadi contoh dan inspirasi dalam mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, aman dan berkelanjutan," pungkas Deny.
- Penulis :
- Aditya Yohan
