Pantau - Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, merancang program bedah rumah sebagai solusi konkret pengentasan kemiskinan di Bali dengan alokasi dana minimal Rp100 juta untuk setiap kepala keluarga (KK).
Program tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2025.
"Bantuan bedah rumah yang akan dirancang ke depan ini minimal satu orang kepala keluarga (KK) ini mendapat Rp100 juta, artinya betul-betul tuntas pembangunan itu, sehingga tidak susah untuk meminjam uang lagi ke mana-mana," ungkapnya.
Target 1.000 Rumah per Tahun Dimulai 2026
Giri Prasta menjelaskan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian matang dan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026.
Target pembangunan adalah 1.000 unit rumah per tahun, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100 miliar per tahun dari Pemprov Bali.
Anggaran tersebut belum termasuk kontribusi dari pemerintah kabupaten/kota maupun sektor swasta.
"Misalkan kalau Provinsi Bali ada 1.000 rumah itu dananya sudah Rp100 miliar, belum lagi kabupaten/kota, sehingga 5 tahun ini saya kira untuk mengurangi kemiskinan di Bali akan bisa sekali," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
"Wajib yang dimaksud dengan pangan, sandang dan papan, pangan itu paling tidak makanan, sandang itu tempat tinggal, listrik, air minum, pakaiannya, dan papan ini rumah, itu yang saya sebut program bedah rumah," katanya.
Strategi Sistematis dan Kolaboratif
Data BPS mencatat tingkat kemiskinan di Bali per September 2024 sebesar 3,8 persen, yang merupakan angka terendah secara nasional.
Meski demikian, Pemprov Bali tetap berkomitmen mengadakan evaluasi dan upaya sistematis untuk menekan angka kemiskinan lebih jauh.
Giri Prasta menyadari bahwa target nol persen kemiskinan sulit dicapai, bahkan di negara maju.
Namun, ia menegaskan pentingnya menurunkan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan dengan prinsip pro-growth, pro-poor, pro-job, pro-culture, pro-environment, dan pro-law enforcement.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data agar program tepat sasaran.
Giri Prasta turut mengajak sektor swasta untuk berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).
"Misalnya pemprov menargetkan 1.000 rumah, kabupaten/kota 500 rumah, belum lagi melalui Forum TJSL yang dulu dikenal sebagai CSR, saya yakin, dalam lima tahun ke depan penanggulangan kemiskinan sangat bisa dilakukan," ia menegaskan.
- Penulis :
- Arian Mesa
