Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mengkritik keras kebijakan pemberlakuan tarif impor 0% terhadap produk asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, karena dinilai berpotensi mengancam kedaulatan pangan nasional dan memukul petani serta peternak lokal.
Kekhawatiran Membanjirnya Produk Murah dari AS
Alex menyoroti bahwa janji peningkatan ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat justru berpotensi membawa dampak sebaliknya, yakni membanjirnya produk pertanian dan peternakan dari AS ke pasar domestik dengan harga yang sangat murah.
"Apapun bentuk kerja sama ekonomi yang dibangun, jangan sampai Indonesia kembali menjadi pasar pasif dan hanya menikmati limpahan barang murah dari luar negeri dengan mengorbankan petani dan peternaknya sendiri," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak boleh menjadi alat tawar dalam perundingan dagang antarnegara.
"Ini bukan sekadar soal dagang. Ini adalah ancaman langsung terhadap peternak dan petani kita. Maka saya harap, jangan sampai kebijakan ini mengorbankan agenda kedaulatan pangan kita," ujarnya.
Kesepakatan perdagangan baru antara Indonesia dan Amerika Serikat diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 15 Juli 2025 setelah pembicaraan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesepakatan tersebut, produk ekspor asal AS ke Indonesia tidak dikenakan tarif alias 0%, sementara produk Indonesia ke AS dikenakan tarif impor sebesar 19%.
Desakan Evaluasi dan Perlindungan Pasar Domestik
Alex menyebut peringatan dari berbagai analis ekonomi tentang potensi masuknya produk unggas, jagung, kedelai, hingga daging sapi dari AS secara besar-besaran yang bisa mematikan pelaku usaha lokal.
Ia mengungkapkan bahwa peternak unggas mandiri menopang lebih dari 5 juta lapangan kerja di Indonesia, dan mereka adalah pihak yang paling rentan terdampak kebijakan ini.
Menurutnya, pemberlakuan tarif 0% tanpa kebijakan pelindung terhadap produksi dalam negeri merupakan bentuk “pengabdian” terhadap kepentingan luar, bukan kepada rakyat sendiri.
Langkah tersebut, katanya, juga bertentangan dengan program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan justru mempercepat deindustrialisasi sektor pangan di level akar rumput.
"Jika ayam beku dari AS dijual jauh di bawah harga pokok produksi peternak lokal, bagaimana rakyat kecil bisa bertahan? Jangan sampai kita mencetak defisit pangan hanya karena tergoda janji akses ekspor ke luar negeri," ucapnya.
Ia mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera mengkaji ulang dampak kebijakan ini secara menyeluruh.
Alex juga meminta pemerintah menyiapkan mekanisme perlindungan pasar domestik seperti penerapan safeguard, kuota impor, serta kebijakan harga dasar untuk petani dan peternak lokal.
"Pemerintah harus transparan menyampaikan dasar perhitungan dan proyeksi dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap ketahanan pangan," ia mengungkapkan.
"Termasuk dampak terhadap daya beli masyarakat, dan keberlangsungan usaha mikro dan kecil di sektor agrikultur. Sekali lagi, jangan korbankan agenda kedaulatan pangan kita," tambahnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
